Senin, 16 September 2019
17 Muḥarram 1441 H
Home / Ekbis / YLKI: Pariwisata Halal Perkuat Sektor Riil
Konsep destinasi wisata halal di Singapora - Sultan Mosque (Masjid Sultan) Singapore. FOTO | Dok. Reservasiku.Com
Dampak positif pariwisata halal baru bisa dirasakan, jika pengembangannya dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari konsep pembangunan industri halal di Indonesia.

Sharianews.com, Jakarta. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pariwisata halal dengan pusat perbelanjaan dan perhotelan sebagai pusat destinasinya justru dinilai akan memperkuat sektor riil dan membangun dimensi baru kekuatan ekonomi bagi Indonesia.

Namun, dampak positif pariwisata halal tersebut baru bisa dirasakan jika pengembangannya dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari konsep pembangunan industri halal di Indonesia. Bukan didasarkan pada tujuan sesaat, misalnya demi menguntungkan salah satu pihak saja.

“Selain itu, area pariwisata halal ini juga tidak boleh mengabaikan hak-hak konsumen lainnya.Caranya, dengan mengedukasi masyarakat terkait dengan nilai kebaikan untuk bersama, disertai dengan informasi lengkap mengenai komoditas apa saja yang dijual,” katanya kepada sharianews.com saat ditemui di sela acara forum discussion group (FGD) bertajuk 'Menjadikan Pusat Belanja Sebagai Destinasi Islami' di Jakarta Pusat (21/9/2018).

Hak-hak konsumen itu, menurutnya, sejalan dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Isinya, antara lain, yakni hak memilih barang atau yang ingin dikonsumsi, serta hak mendapat informasi yang jelas, benar, dan jujur atas apa yang akan dikonsumsi.

Wisata ramah muslim

Kemudian, yang perlu diperhatikan lagi ialah menciptakan keamanan dan kenyamanan melalui penyediaan sarana dan pra sarana ramah muslim seperti air bersih, dan tempat beribadah saat pusat belanja seperti mal dikembangkan menjadi tujuan wisata halal.

“Kendati demikian, perlengkapan fasilitas ramah muslim seperti penyediaan air bersih tersebut tidak sampai berlebihan. Hal ini supaya menciptakan mal ramah lingkungan (greenmall) yang sesuai dengan nilai dan konsep islami dan seirama dengan regulasi di Indonesia,” imbuhnya.

Berikutnya, kawasan mal ramah muslim juga mesti disterilkan dari asap rokok. Hal ini, katanya, karena pusat belanja merupakan area publik yang juga telah diatur dalam regulasi, baik melalui Peraturan Pemerintah(PP), khususnya peraturan daerah di wilayah DKI Jakarta, Bandung dan lain-lain, maupun intruksi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebagai informasi, kebijakan pengamanan rokok di tempat umum mengacu pada PP No. 19 tahun 2003. Sementara MUI mengaturnya dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI III tahun 2009.

Indek dan indikator wisara halal

Penyediaan sarana dan pra sarana tersebut wajib dijadikan indeks dan indikator untuk bagaimana mal ramah Muslim seharusnya dibangun. Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa kehalalan juga menyasar pada sektor jasa, di samping untuk komoditas seperti makanan dan minuman.

“Sektor pariwisata halal ini sebelumnya telah dikembangkan oleh berbagai negara, termasuk negara non-muslim seperti Jepang dan Tiongkok,”sambung Tulus.

Jepang, semisal, telah memajukan sektor  riil itu melalui penyediaan jasa fasilitas ibadah sementara (portable) bagi pelancong Muslim.

Sedangkan Tiongkok mengembangkannya dengan menyertifikasi halal hingga mencapai 90 persen pada beberapa produk komoditasnya seperti makanan, kosmetik, dan obat-obatan. (*)

Reporter: Emha S. Asror Editor: Ahmad Kholil