Jumat, 27 November 2020
12 Rabi‘ at-akhir 1442 H
Home / Ekbis / Wapres: Pesantren Motor Penggerak Ekonomi Kerakyatan
Foto dok. Setneg
Pesantren memiliki posisi strategis yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat.

Sharianews.com, Jakarta - Pesantren memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Di tengah pandemi covid-19, pesantren harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menyatakan pesantren memiliki posisi strategis yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat.

“Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitarnya,” ujar Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini, dalam peresmian program Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Komunitas dalam Rangka Memperingati Hari Santri Nasional, Kamis (22/10).

Saat ini ada 28.194 pesantren dengan santri 18 juta orang yang dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM. Pesantren tersebar luas di Nusantara, dan umumnya berada di pedesaan. Pesantren lahir mandiri, dibangun dengan swadaya masyarakat dan memberikan layanan terintegrasi: sebagai lembaga pendidikan, layanan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Komunitas diharapkan dapat mendorong kebangkitan UMKM dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Diantaranya melalui pengembangan lembaga keuangan syariah pesantren, pengembangan kewirausahaan santri (santripreneur), dan pengembangan sektor riil dan industri halal.

Pengembangan keuangan syariah di pesantren dilakukan melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) yang keduanya berbadan hukum koperasi.

Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM melakukan revitalisasi pembiayaan dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mendukung pembiayaan koperasi termasuk koperasi syariah (BMT) di Pesantren.

BMT sudah berkembang di masyarakat sejak beberapa tahun silam dan telah menjadi ujung tombak inklusifitas layanan keuangan syariah di masyarakat pada tingkat akar rumput.

Penguatan kewirausahaan santri (santripreneur) dilakukan dengan membekali santri keterampilan vokasi dan kewirausahaan. Diharapkan selain menguasai ilmu agama juga menguasai kewirausahaan sehingga saat terjun di masyarakat, santri mampu menggerakkan masyarakat untuk berwirausaha.

Pesantren juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan ketahanan pangan. Dalam hal ini KNEKS bersama dengan Bank Indonesia mendukung program ketahanan pangan berbasis pesantren, seperti Urban Farming Pesantren, Green Waqf dan lain-lain.

Urban Farming Pesantren adalah program serupa khusus untuk pesantren yang berada di perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Sedangkan Green Waqf merupakan program wakaf produktif di sektor pertanian dan perikanan yang hasilnya dimanfaatkan oleh pesantren dan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat (maukuf alaih). Kedua program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan pendapatan pesantren dan masyarakat sekitar.

“Pemerintah menyambut baik dan mengapresiasi bebagai inisiasi pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah berbasis pesantren dan komunitas. Ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” pungkas Wapres.

Rep. Aldiansyah Nurrahman