Selasa, 25 Januari 2022
22 Jumada al-akhirah 1443 H
Home / Ekbis / Wapres Mendorong MUI Keluarkan Fatwa Halal Vaksin Covid-19
Foto dok. MUI
Ia mendorong MUI untuk bisa mengeluarkan fatwa atau memberikan ketetapan kepada masyarakat terkait kehalalan vaksin Covid-19

Sharianews.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) yang juga mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menyampaikan  apresiasi terbesarnya kepada MUI yang turut berkontribusi sejak tahap awal membantu pemerintah dalam sosialisasi dan penanganan pandemi Covid-19.

Ia mendorong MUI untuk bisa mengeluarkan fatwa atau memberikan ketetapan kepada masyarakat terkait kehalalan vaksin Covid-19 yang saat ini sedang ada di tahap uji kehalalan.

“Saya telah meminta agar ketetapan atau fatwa MUI tentang kehalalan untuk kebolehan gunakannya vaksin Covid-19 dapat terbit sebelum vaksin diedarkan karena dalam waktu tidak lama lagi vaksin Covid-19 akan tersedia dan siap untuk diberikan kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya, pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) X MUI, di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (27/11).

Pesan Wapres tersebut ditujukan kepada kepengurusan MUI selanjutnya periode 2020-2025. Tidak lupa, ia mengucapkan selamat kepada kepengurusan MUI yang terpilih untuk mengemban tugas dan amanah menjaga MUI periode 2020-2025, yang dipimpin Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Hariannya.

Terkait vaksin Covid-19 tersebut, juga terdapat dalam salah satu rekomendasi Munas X MUI yang tertuang dalam Taujihat Jakarta yang diterbitkan pada Sidang Pleno Munas X MUI.

Dalam Taujihat Jakarta yang dibacakan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Amany Lubis ini, terkandung beberapa rekomendasi seperti Covid-19.

Mengingat terus meningkatnya angka penyebaran virus corona yang masih tinggi, MUI berharap seluruh masyarakat agar menetapkan protokol kesehatan secara ketat dan istikamah dengan tetap bertawakal kepada Allah, serta mendukung sepenuhnya kepada pemerintah untuk bisa menemukan vaksin Covid-19 yang halal untuk diberikan kepada masyarakat.

Setiap lembaga pemerintah dan komponen masyarakat juga diharapkan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam upaya mengatasi dampak negatif Covid-19, terutama di bidang perekonomian masyarakat.

Rep. Aldiansyah Nurrahman