Selasa, 25 Januari 2022
22 Jumada al-akhirah 1443 H
Home / Lifestyle / Wapres Ma’ruf Amin Tidak Ikut Divaksin Bersama Presiden Jokowi
Foto dok. Setneg
Berbeda dengan Presiden, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dipastikan tidak ikut dalam vaksinasi Covid-19 tahap awal pada 13 Januari 2021

Sharianews.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi penerima pertama vaksin buatan Sinovac di Indonesia. Vaksinasi dijadwalkan pada Rabu, 13 Januari 2021.

Berbeda dengan Presiden, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dipastikan tidak ikut dalam vaksinasi Covid-19 tahap awal pada 13 Januari 2021. Alasannya adalah usia.

"Karena Pak Wapres berusia di atas 60 tahun jadi beliau tidak memungkinkan untuk divaksin dengan yang ada sekarang, yang Sinovac itu," kata Juru bicara Wakil Presiden Masduki, mengutip Antara, Kamis (06/01).

Wapres akan menerima vaksin Covid-19 yang sesuai dengan kriteria usia dan kondisi kesehatannya. "Mungkin nanti di tahap berikutnya, kalau ada vaksin yang sesuai dengan kriteria kondisi Pak Wapres," ujar Masduki.

Vaksin Covid-19 yang telah tersedia di Indonesia saat ini adalah buatan Sinovac dan sedang dilakukan uji klinis untuk mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (UEA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sekaligus fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), penerima vaksin Covid-19 harus berada di rentang usia 18 hingga 59 tahun. Selain itu, penerima vaksin tidak boleh menderita penyakit komorbit, antara lain autoimun sistemik, infeksi akut, gangguan ginjal kronis, hipertensi, gangguan jantung koroner, hipotiroid, dan kanker..

Vaksin Covid-19 buatan Sinovac telah tiba di Indonesia sebanyak 3 juta dosis yang dikirimkan dalam dua tahap. Pertama sebanyak 1,2 juta dosis pada 6 Desember 2020 dan 1,8 juta dosis pada 31 Desember 2020.

Vaksin Sinovac telah didistribusikan dan tiba di Banten (14.560 dosis), Jawa Tengah (62.560 dosis), Jambi (20.000 dosis). Lalu di Sumatera Barat (36.920 dosis), Sumatera Selatan (30.000 dosis), Bengkulu (20.280 dosis), Kalimantan Utara (10.680 dosis), Sulawesi Barat (5.960 dosis), dan Papua (14.680 dosis).

Rep. Aldiansyah Nurrahman