Selasa, 21 Mei 2019
17 Ramadan 1440 H
Home / Artikel / Wajib Kerja di Konven

Wajib Kerja di Konven

Minggu, 18 November 2018 04:11
FOTO | Dok. Istimewa
Bagamaimana hukum fiqih kerja di bank konvensional? Benarkah hukumnya sama dengan melakukan traksaksi di bank konvensional? Berikut ini ulasannya.

Sharianews.com. Jika Anda serius ingin menyimak tulisan ini, bisa menggunakan akal pikir sekaligus perasaan, meskipun tolok ukur fikih penerapan syariat Islam masa kini, tidak ditentukan oleh perasaan. Selanjutnya, tetap bersiaplah menggunakan ilmu ushul fiqh dan tashowwur oleh karena semua tulisan saya, selalu saya tata berdasarkan ilmu ushul fiqh.

Pertama, kita sepakati bahwa hukum asal kerja di Bank Konvensionl menurut Alquran Hadits dalam Fatwa MUI No 1 tahun 2004 adalah haram, sebagaimana hukum transaksi simpanan dan kredit bersyarat bunga (bagi penyimpan atau pemberi kredit) adalah haram.

Fatwa MUI No 1 tahun 2004 tersebut juga menegaskan solusinya adalah ke Lembaga Keuangan Syariah, kecuali udzur. Udzur dalam konteks ini adalah kondisi dharuriyat atau hajiyat.

Begitulah cara Ulama berhukum, menggunakan ilmu. Menentukan dengan lugas hukum asal kerja di Bank Konvensional atau tempat lain yang transaksinya bersyarat bunga, namun mengungkap bahwa judgement hukumnya bisa lain. Bagi saya, judgement hukumnya akan ada sebanyak nyawa manusia.

Ulama Dewan seperti MUI dan DSN MUI jelas bisa salah, apalagi Ulama Dewean (sendirian), apalagi Akal Dewean. Pantas saja Allah memaksa manusia beriman untuk taat Ulil Amri. Ulama Dewan dan Umara Dewan.

Lanjut lagi, minimal ada 4 metode yang digunakan, yakni at taysir al manhaj (menggunakan manhaj yang mudah diimplementasikan oleh publik), i'adah an nazhar (peninjauan ulang), at tafriq al halal an al haram (pemisahan halal dan haram), dan tahqiq al manath (analisis ilat hukum zaman old ke zaman now).

Kedua, bedakan antara kriteria hukum dan judgement hukum. Hal ini sudah dicontohkan oleh MUI dalam Fatwa No 1 tahun 2004 serta oleh DSN MUI pada Fatwa DSN MUI No 1 - 124 sejak tahun 2000 sampai tahun 2018 ini.

Judgement hukum akan ada sebanyak nyawa manusia. Judgement hukum bisa berubah jika ada dalam kondisi hajiyat atau dharuriyat.

Ketiga, penting untuk kita pahami definisi dharuriyat dan hajiyat. Keduanya bisa menyebabkan zat atau nonzat (transaksi) yang hukum asalnya haram bisa berubah menjadi halal. Tentu saja menggunakan ilmu dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, dunia akhirat.

Darurat atau dharuriyat adalah ما اذا لم يتناوله هلك او قرب - sesuatu yang ketika sesuatu itu tidak bisa diperoleh atau tidak ada, maka akan menyebabkan kerusakan, kemusnahan, bahkan kematian. Itulah definisi darurat atau dharuriyat menurut ilmu ushul fiqh.

Ada satu rumus bahwa zat yang kriteria hukum asalnya adalah haram, bisa berubah halal, jika minimal dalam kondisi darurat.

Contoh, daging babi itu haram, namun bisa jadi halal bahkan wajib dimakan jika kita dalam kondisi tidak memakannya maka akan mati.

Jadi, jangan heran jika ada pernyataan bahwa makan daging babi itu bisa wajib. Bisa terhukum wajib dilakukan. Jangan heran juga jika ada vaksin yang pembuataannya melibatkan zat haram, bisa terhukum halal.

Hajat atau hajiyat adalah ما اذا لم يتناوله لم يهلك ولكن على ضيق او عسر - sesuatu yang apabila sesuatu itu tidak bisa diperoleh atau tidak ada, maka tidak akan menyebabkan kerusakan atau kemusnahan atau kehancuran, namun akan menghadirkan kesempitan atau kesulitan. Itulah definisi hajat atau hajiyat menurut ilmu ushul fiqh.

Ada satu rumus bahwa nonzat atau transaksi yang terkriteria hukum haram, bisa berubah menjadi halal, minimal dalam kondisi hajiyat tersebut.

Contoh, transaksi forward itu hukum asalnya adalah haram. Beli uang asing dengan sudah ada kesepakatan harga, namun transaksinya dilakukan nanti, misalnya 6 bulan lagi. Hukum asalnya jelas haram, namun berubah jadi halal bahkan wajib, misalnya dalam rangka beli Dollar atau Riyal untuk pelaksanaan Ibadah Haji. Silahkan cek Fatwa DSN MUI No 28 tentang Jual Beli Uang.

Contoh lain transaksi ini adalah bay inah versi zaman now yang tidak diperbolehkan di Indonesia, namun diperbolehkan dalam rangka take over pembiayaan dari Lembaga Keuangan Konvensional ke Lembaga Keuangan Syariah. Silahkan cek Fatwa DSN MUI No 31 tentang Pengalihan Hutang, cermati alternatif nomor 1.

Satu lagi hal penting yang patut diketahui adalah adanya kaidah

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة كانت عامة او خاصة - hajat itu terkadang bisa menempati posisi darurat, baik secara umum maupun khusus.

Contoh kondisi ini adalah asuransi syariah bagi jamaah haji. Kita ini tidak wajib punya asuransi syariah. Namun, asuransi syariah bisa menyebabkan kesulitan bagi orang yang tidak menjadi pesertanya. Namun (lagi), asuransi syariah bagi jamaah haji adalah wajib karena kondisi darurat, sudah terhukum bisa terdampak langsung terhadap nyawa dan kondisi hidup jamaah haji. Selain itu, asuransi syariah bagi jamaah haji ini diwajibkan juga oleh Ulil Amri (pemerintah). Manfaatnya jelas bagi jamaah haji.

Keempat, ada lagi kaidah penting berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما - Ketika ada tabrakan atau pertemuan antara dua kemafsadatan yang berbeda dan kita tidak mungkin terhindar dari kemafsadatan ini, maka pilihlah kemafsadatan yang paling ringan.

Contoh, ketika Anda kesulitan nafkah dan kerja di Bank Konvensional, berarti Anda sedang mengalami dua kemafsadatan yang tidak terhindarkan salah satunya. Oleh sebab itu, pilihlah kondisi yang kemafsadatannya ringan. Penentu mafsadat mana yang ringan, ada pada diri orang yang menjalankan. Dan tidak menutup kemungkinan ada solusi lain.

Kelima, mari kita mengukur hukum wajib kerja di Bank Konvensional. Ingat dan ikhlaskan bahwa kriteria hukum kerja di Bank Konvensional jelas haram. Judgement hukumnya yang bisa wajib.

Perhatikan logika bahwa kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mata uangnya adalah Rupiah. Tidak mungkin ada Uang Rupiah tanpa Bank. Berarti keberadaan Bank menjadi sangat penting ada. Oleh sebab itu, keberadaan Bank Syariah menjadi Wajib ada. Keberadaan Bankir Syariah pun menjadi Wajib ada. Dan saat ini sudah ada.

Logika berikutnya, saat ini total aset Bank Konvensional alias Bank Riba melaju di kisaran 6.000 triliun. Sementara total aset Bank Syariah alias Bank Dagang stagnan di kisaran 5 persen dari total aset perbankan.

Padahal, tren gerak penambahan volume aset Bank Konvensional dibanding Bank Syariah, melaju terus di angka 12 - 38 kali lipat per tahun. Artinya, gerak volume aset pesta Riba ala Bank Konvensional, melaju kencang dan begitu seterusnya.

Laju kencang pesta Riba ala Bank Konvensional ini salah satunya disebabkan oleh logika permodalan yang rasio indikatornya disebut CAR (Capital Adequacy Ratio). CAR-nya tidak salah, namun regulasi permodalan tertata sedemikian rupa sehingga tidak akan mungkin ada Bank Syariah (bank anak) yang diberi kesempatan punya modal lebih besar dibandingkan dengan Bank Konvensional (bank induk).

Mungkinkan konversi bank konvensional ke bank muamalat?

Bisa disimpulkan bahwa regulasi menata sedemikian rupa sehingga tidak akan mungkin ada Bank Syariah (bank anak) lebih besar dibandingkan dengan Bank Konvensional (bank induk).

Ada Bank Muamalat yang bukan bank anak dari Bank Konvensional, namun kita juga sadar bahwa Bank Muamalat adalah bank asing, sejak tahun 1999. Saat itu Bank Muamalat kolaps hampir mati dan alhamdulillah dibeli asing.

Andai Bank Muamalat diposisikan membeli Bank Syariah lain yang ada, ini tidak logis melihat kondisi yang ada, selain karena secara internal sendiri butuh modal, dan Bank Muamalat juga adalah bank asing.

Akhirnya kita terfakta pada pilihan solusi konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Artinya, harus ada yang berjuang membuat sedemikian rupa sehingga terjadi Konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Melihat fakta tersebut, berarti kondisinya adalah kita tidak bisa terlepas dari dua kondisi mafsadat. Mafsadat pertama adalah ketika kita jadi Bankir Konvensional atau Regulator Bankir Konvensional. Mafsadat kedua adalah ketika Bank Riba ini melaju sistemik sambil mematikan potensi Bank Syariah bisa lebih besar.

Menurut saya, mafsadat kedua memiliki dampak kerusakan yang jauh lebih besar dibanding mafsadat pertama. Sedangkan Bank itu sendiri pasti ada.

Oleh sebab itulah, harus ada pejuang-pejuang Konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita berbagi tugas, ada yang menjadi Bankir Konvensional, ada yang menjadi Regulator, ada yang menjadi Pejabat Pemerintah, ada yang menjadi Pejabat Legislatif, ada yang menjadi Pejabat Yudikatif. Ada yang narcis di socmed, ada yang jadi Ulama Dewan. Dan seterusnya.

Tak mudah melogika dan/atau merasakan kondisi yang ada, namun saya usul langkah mudah untuk mewujudkan hal itu adalah mari kita ajak semua pihak termasuk Bankir Konvensional dan pengambil kebijakannya untuk bareng-bareng Ngaji Muamalah agar Konversi dari Bank Konvensional ke Bank Syariah bisa segera terwujud secara sistemik evolutif, bukan model revolusi.

Terpenting, mari on the track ada dalam jalur penerapan Alquran Hadits dalam Tafsiran Ulama Dewan dan Umara Dewan. Agar tidak liar. Wallahu a'lam.

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin