Minggu, 28 November 2021
23 Rabi‘ at-akhir 1443 H
Home / Haji umrah / Vaksin Sinovac Tidak Diakui, DPR Desak Jokowi Turun Tangan Langsung Selesaikan Permasalahan Haji
Foto dok. DPR
Vaksin Sinovac yang banyak digunakan di Indonesia ternyata belum disertifikasi oleh WHO.

Sharianews.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mendesak Presiden Jokowi agar turun tangan langsung dalam urusan haji di masa pandemi Covid-19 ini.

Tidak hanya masalah kuota haji, vaksin calon haji Indonesia hingga kini masih dipersoalkan. Vaksin Sinovac yang banyak digunakan di Indonesia ternyata belum disertifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara, Pemerintah Arab Saudi melarang jemaah calon haji masuk ke negaranya bila vaksinnya tidak memiliki sertifikat dari WHO.

"Vaksin yang digunakan negara kita adalah Sinovac. Sementara yang diakui Arab Saudi adalah vaksin Pfizer, Astrazeneca, dan Moderna. Pemerintah Indonesia agar mendesak negara produsen Sinovac untuk mengurus sertifikasinya ke WHO. Kalau WHO sudah memberi sertifikat otomatis akan diakui Pemerintah Arab Saudi," kata Achmad, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (31/05).

Saat ini, vaksin Sinovac yang sudah diproduksi 65,5 juta dosis akan datang lagi sebanyak 140 juta dosis. Jadi, selama calon haji masih divaksin dengan Sinovac, Arab Saudi belum bisa menerimanya untuk menunaikan ibadah haji.

Pada bagian lain, legislator dapil Riau I ini, juga mendesak pemerintah untuk memastikan calon haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci.

"Presiden Jokowi agar turun tangan mengurus Haji yang tahun 1442 H ini hanya 65 ribu kuotanya. Sampai hari ini belum ada kepastian. Sedangkan Indonesia termasuk 20 negara yang dilarang masuk Arab Saudi. Jadi, ini tidak cukup ditangani Menteri Agama. Presiden memang harus turun tangan langsung,” tegas Achmad.

Rep. Aldiansyah Nurrahman