Selasa, 25 Januari 2022
22 Jumada al-akhirah 1443 H
Home / Lifestyle / Vaksin Bio Farma Diupayakan Segera Mendapat Sertfikasi Halal
FOTO I Dok. panjimas.com
Nurlaela Arif selaku Head of Corporate Communications Bio Farma, mengungkapkan sertifikasi halal vaksin dilakukan secara bertahap, mengingat karakteristik produk yang sangat kompleks dan diawasi. Menurutnya, perseoran saat ini sudah menerapkan halal assurance system yang diaudit oleh LPPOM-MUI.

Sharianews.com, Jakarta ~ Produk utama dari PT Bio Farma berupa vaksin diupayakan akan segera mendapatkan sertifikasi halal. Sebagaimana produk-produk lain yang telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) untuk mendapatkan sertifikasi halal, yang akan berlaku di akhir kuartal III/2019.

Nurlaela Arif selaku Head of Corporate Communications Bio Farma, mengungkapkan sertifikasi halal vaksin dilakukan secara bertahap, mengingat karakteristik produk yang sangat kompleks dan diawasi. Menurutnya, perseoran saat ini sudah menerapkan halal assurance system yang diaudit oleh LPPOM-MUI.

"Perubahan bahan baku pada vaksin memerlukan waktu. Sertifikasi halal vaksin dilakukan per-produk dan per-produk diperlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sertifikatnya," ujar Nurlaela, melansir dari Bisnis.

Dalam pemaparannya, kepala Bio Farma ini megungkapkan, sekitar 35 persen dari negara tujuan ekspor yang berbentuk perseroan merupakan negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Selain itu, perseroan juga dipercaya untuk mentransfer teknologi produksi ke negara-negara teluk seperti Tunisia dan Maroko.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) akan berlaku pada akhir kuartal tiga tahun 2019. Pada jangka waktu tersebut, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Koemstika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) tidak lagi menjadi lembaga satu-satunya yang mengeluarkan sertifikasi halal.

Ke depannya, Badan Peneyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga akan menjadi lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal bersama LPPOM MUI. Sehingga legitimasi sertifikasi halal diklaim akan menjadi lebih kuat.

Sukoso, ketua BPJPH mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi Indonesia dalam rangka melayani pelaku industri. Di samping itu, juga untuk mencapai tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Sebagaimana undang-undang JPH menyebutkan bahwa industri makanan dan minuman diberikan waktu hingga 2024 untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sedangkan industri di luar makanan dan minuman diberikan waktu hingga tahun 2026. (*)

 

 

Reporter: Fathia Rahma Editor: Achi Hartoyo