Jumat, 23 April 2021
12 Ramadan 1442 H
Home / Fokus / UU Pengelolaan Zakat Sudah Kadaluwarsa ?
Foto dok. Pexels
Berbagai pihak menyebut jika UU ini sudah usang, kadaluwasra, sehingga harus direvisi

Sharianews.com, Jakarta - Sudah satu dekade usia dari Undang-Undang (UU) yang mengatur perzakatan di Indonesia, tepatnya UU itu adalah UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berbagai pihak menyebut jika UU ini sudah usang, kadaluwasra, sehingga harus direvisi. Diantaranya pernyataan itu diutarakan Forum Zakat (Foz).

Ketua Umum Foz Bambang Suherman mengungkapkan, hal paling terasa dari UU itu adalah minimumnya perlindungan hukum terhadap pengelola zakat berbasis tradisional dan komunal seperti di pesantren, masjid-masjid, karyawan perkantoran, dan lain sebagainya.

Dalam catatan Foz, sedikit sekali Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbasis tradisional dan komunal mendapatkan pengakuan dan pengesahan oleh negara, dengan pelbagai latar belakang kondisinya.

“Foz menyoroti perlunya negara untuk hadir lebih kuat dalam melindungi beragamnya pengelolaan zakat di Indonesia, terutama bagi lembaga berbasis pesantren, karyawan perkantoran, profesional, maupun lembaga sosial lainnya,” kata Bambang.

Untuk itu, Bambang menyebut, evaluasi UU Pengelola Zakat penting adanya untuk mengulik secara obyektif kondisi existing regulasi zakat di Indonesia.

Sementara itu,  Ketua Bidang II FOZ Arif R. Haryono mengatakan persoalan mendasar UU Pengelolaan Zakat adalah ia harus dapat menjawab tiga tantangan utama zakat saat ini, yakni memperkuat hak konstitusi warga negara dalam pengelolaan zakat, tata kelola zakat yang lebih adaptif dengan ekosistem digital zakat, serta akselerasi kerja kemanusiaan di tingkat global.

Ia menambahkan, dalam UU perlu memerhatikan tata kelola zakat di mana peran Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) perlu diperjelas, literasi zakat dan wakaf digencarkan, adanya perlindungan profesi amil, serta membuka akses APBN/APBD terhadap pengembangan kapasitas amil dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Selain itu, dengan gencarnya pemanfaatan kanal digital dalam berdonasi, DPR dan Pemerintah perlu memperhatikan aspek perlindungan data pribadi muzaki dan mustahik. Permasalahan muncul karena UU Pengelola Zakat tidak mengatur hal ini, sementara dalam tataran operasional banyak OPZ telah maksimal memanfaatkan kanal digital.

“Hal paling krusial adalah UU Zakat ke depannya perlu memasukkan klausul perlindungan data pribadi penyumbang dan penerima manfaat, baik dilakukan oleh LAZ-Baznas maupun penyedia jasa transaksi keuangan elektronik,” terang Arif.

Kemudian, Arif memaparkan terkait pentingnya peran dan positioning Indonesia dalam isu kemanusiaan dunia. “Isu kemanusian internasional ini sering kali direspons oleh Laz dan Baznas secara progresif di lapangan, namun di UU pengelolaan zakat hal tersebut belum memfasilitasi dan membukakan pintu,” ujar Arif.

Usangnya UU Pengelola Zakat juga diutarakan, Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono. Ia menyatakan UU Pengelolaan zakat telah gagal menjalankan fungsi rekayasa sosial untuk menguatkan sektor amal nasional, terlebih lagi fungsi kemudahan atau pemberian insentif bagi perkembangan zakat nasional.

Yusuf menyebut OPZ bentukan masyarakat sipil, yaitu LAZ kerap kali disulitkan operasionalnya dengan adanya UU tersebut. “Alih-alih mengukuhkan kebiasaan baik yang telah lama tumbuh sebagai praktek sosial-keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, UU Nomor 23 tahun 2011 justru melemahkannya,” tuturnya..

UU tersebut, disebut Yusuf, gagal memberikan penguatan sektor amal nasional dan gagal menghasilkan tata kelola zakat nasional yang baik. Regulator zakat nasional yang disandang Baznas tidak berperan optimal karena di saat yang sama berperan ganda sebagai operator zakat nasional.

Oleh karenanya, IDEAS menilai ke depannya dibutuhkan upaya untuk meninjau ulang UU tersebut. IDEAS mendorong pembicaraan yang lebih produktif di antara pihak terkait terutama antara Kemenag, Baznas dan Foz untuk merivisi ketentuan-ketentuan krusial.

IDEAS juga menyoroti UU pengelola zakat ini dalam pasal memberikan penekanan kepada ketentuan kriminalisasi amil tak berizin. Bisa dikatakan dalam pasal itu menyatakan amil yang tidak berizin mendapatkan ancaman pidana.

“Kriminalisasi ini sangat berlebihan, karena dibeberapa daerah kami menemukan pasal ini digunakan untuk memberikan intimidasi kepada LAZ yang belum berizin, bahkan ada yang sudah masuk lampiran sampai ke kepolisian,” imbuh Yusuf.

Menurut Yusuf, seorang kriminal dapat ancaman pidana ketika sudah terbukti melakukan kerugian sedangkan dalam UU pengelolas zakat ini tidak. Amil hanya karena tidak berizin, belum terbukti merugikan masyarakat sudah langsung mendapatkan anacaman pidana.

Sedangkan, Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Achmad Juwaini mengatakan isu paling utama yang harus dikejar dalam revisi UU pengelola zakat ke depannya adalah prihal cara agar semua umat muslim yang sudah memiliki harta atau penghasilannya mencapai nisab atau haul mereka bersemangat membayar zakat.

“Dalam satu sisi mewajibkan tapi mewajibkannya itu jangan terkesan memaksa. Sesuatu yang berasal dari semangat menjalankan ajaran agama. Tapi kalau nanti diperlukan klausul pasal yang orang itu termotivasi atau mau tidak mau berzakat, mau gak mau harus disebutkan. Membuat pasal yang maknanya ada perintah agar orang-orang yang telah mencapai nisab dan haulnya agar membayar zakat,” paparnya.

Selain itu, isu selanjutnya yang perlu mendapat perhatian UU Zakat adalah laporan perolehan zakat yang terintegrasi. Semua lembaga zakat formal diharuskan membuat laporan yang digunakan dari perolehan zakatnya dan penggunaan zakatnya ke satu pusat data zakat nasional.

Bahkan kepada panitia-panitia zakat yang belum menjadi organisasi zakat formal, seperti masjid, pesantren, yayasan yang mengelola zakat itu harus melaporkannya. Alasannya, jika berkaca dari UU Zakat yang lama sebetulnya tidak diperbolehkan ada lembaga zakat selain yang sudah formal, tetapi fakta di lapangannya masih ada sampai sekarang.

Untuk itu, diharapkan siapapun yang menerima dana titipan zakat dari masyarakat, baik itu sudah formal atau belum formal, mereka wajib membuat laporan ke perwakilan Baznas terdekat, ataupun bisa ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan badan di bawah Kemenag.

“Jadi yang menjadi keinginan kami bukan siapa yang melaporkan, tetapi ke siapa laporan itu ditujukan, apakah Baznas atau Kemenag. Tujuannya agar siapapun panitia atau lembaga pengelola zakat itu dapat melaporkan kepada pihak yang telah diamanatkan,” ucap dia.

Senada dengan itu, Pimpinan Baznas Rizaludin Kurniawan menyampaikan, dalam UU pengelolaan zakat, Baznas menggaris bawahi memang ada permasalahan pokok yang harus diatasi.

“Baznas melihat masih ada lemahanya regulasi tentang wajib zakat. Lalu, masih ada urusan kelemebagaan belum tertata dengan baik. Serta, minimnya insentif untuk muzaki dan minimnya pembiayaan negara,” kata Rizal.

Sebagai gambaran, dalam perkembangannya revisi UU Pengelolaan Zakat ke depan, Bambang Suherman menjelaskan UU Pengelolaan Zakat masuk pembahasan DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024.

“DPR sudah mengajukan bahwa revisi UU zakat ini akan tetap dibahas dalam periode ini. Jadi rentangnya lima tahun ini,” pungkas Bambang.

Rencana tersebut dibenarkan Yandri Susanto, Ketua Komisi VIII DPR-RI. Ia menyatakan komitmennya untuk perbaikan tata kelola zakat. “Hal ini ditunjukkan dengan komitmen Komisi VIII DPR-RI memasukkan revisi UU Pengelolaan Zakat dalam program legsilasi nasional 2019-2024,” jelasnya.

Rep. Aldiansyah Nurrahman

Tags: