Jumat, 23 April 2021
12 Ramadan 1442 H
Home / Ziswaf / UU Pengelolaan Zakat Minim Perlindungan Terhadap LAZ Berbasis Tradisional dan Komunal
Foto dok. Thriveglobal
Seperti di pesantren, masjid-masjid, karyawan perkantoran, dan lain sebagainya.

Sharianews.com, Jakarta - Kehadiran Undang-Undang (UU) no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan gerakan zakat di Indonesia.

Ketua Umum Forum Zakat Bambang Suherman mengungkapkan hal paling terasa dari UU itu adalah minimumnya perlindungan hukum terhadap pengelola zakat berbasis tradisional dan komunal seperti di pesantren, masjid-masjid, karyawan perkantoran, dan lain sebagainya.

Dalam catatan Forum Zakat, sedikit sekali Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbasis tradisional dan komunal mendapatkan pengakuan dan pengesahan oleh negara, dengan pelbagai latar belakang kondisinya.

“Satu dekade usia UU Zakat, Forum Zakat menyoroti perlunya negara untuk hadir lebih kuat dalam melindungi beragamnya pengelolaan zakat di Indonesia, terutama bagi lembaga berbasis pesantren, karyawan perkantoran, profesional, maupun lembaga sosial lainnya,”

Untuk itu, Bambang menyebut, evaluasi UU Pengelola Zakat penting adanya untuk mengulik secara obyektif kondisi existing regulasi zakat di Indonesia.

Forum Zakat bersama dengan IDEAS telah melakukan kajian empiris atas pelaksanaan UU tersebut dari kurun waktu Desember 2018 hingga April 2019. Kajian empiris ini melibatkan tidak kurang dari 161 entitas pengelola zakat, yang meliputi 101 lembaga amil zakat, 25 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat pusat hingga kabupaten/kota, 13 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 9 orang Mitra Pengelola Zakat (MPZ), 9 orang dari Kementerian Agama di pusat dan wilayah, serta 4 perwakilan organisasi kemanusiaan.

Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan yang menyeluruh kepada pemangku kebijakan dalam melakukan kajian evaluasi UU Pengelolaan Zakat.

“Menimbang kebutuhan perbaikan tata kelola zakat, Forum Zakat mendesak program legislasi nasional di tahun 2021 dapat memasukkan agenda revisi UU Pengelolaan Zakat sebagai salah satu agenda prioritas”, pungkas Sekretaris Jenderal Forum Zakat Nana Sudiana.

Rep. Aldiansyah Nurrahman