Jumat, 23 April 2021
12 Ramadan 1442 H
Home / Ziswaf / UU Pengelolaan Zakat Gagal Jalankan Fungsi Rekayasa Sosial
Direktur Lembaga Riset IDEAS Yusuf Wibisono
UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat perlu direvisi.

Sharianews.com, Jakarta - Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menilai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat perlu direvisi.

Direktur Lembaga Riset IDEAS Yusuf Wibisono menyatakan UU Pengelolaan zakat telah gagal menjalankan fungsi rekayasa sosial untuk menguatkan sektor amal nasional, terlebih lagi fungsi kemudahan atau pemberian insentif bagi perkembangan zakat nasional.

Ia menyebut Organisasi pengelola zakat (OPZ) bentukan masyarakat sipil, yaitu lembaga amil zakat (LAZ) kerap kali disulitkan operasionalnya dengan adanya UU tersebut.

“Alih-alih mengukuhkan kebiasaan baik yang telah lama tumbuh sebagai praktek sosial-keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, UU Nomor 23 tahun 2011 justru melemahkannya,” tuturnya, dalam diskusi virtual, beberapa waktu lalu.

UU tersebut, disebut Yusuf, gagal memberikan penguatan sektor amal nasional dan gagal menghasilkan tata kelola zakat nasional yang baik. Regulator zakat nasional yang disandang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tidak berperan optimal karena di saat yang sama berperan ganda sebagai operator zakat nasional.

Oleh karenanya, IDEAS menilai ke depannya dibutuhkan upaya untuk meninjau ulang UU tersebut. IDEAS mendorong pembicaraan yang lebih produktif di antara pihak terkait terutama antara Kementerian Agama, Baznas dan Forum Zakat untuk merivisi ketentuan-ketentuan krusial.

Menanggapi hal itu, Pimpinan Baznas Rizaludin Kurniawan mengatakan secara legal standing posisi zakat itu merupakan urusan negara, karena menyangkut urusan keagamaan dan urusan keuangan masyarakat.

“Ini legal standing yang harus diposisikan. Ini mungkin berbeda pandangan dengan yang lain, bahwa urusan zakat ini adalah urusan private dan negara kehadirannya harus dikurangi. Nah, kami kalau melihat UU yang sekarang, urusan zakat ini adalah urusan negara. legal standing-nya seperti itu,” tegas Rizaludin.

Rep. Aldiansyah Nurrahman