Minggu, 27 September 2020
10 Ṣafar 1442 H
Home / Ekbis / UU JPH Belum Berjalan dengan Baik
Penerapan Penerapan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diniliai belum berjalan dengan baik.

Sharianews.com, Jakarta - Penerapan Penerapan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diniliai belum berjalan dengan baik.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menyampaikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku regulator belum berperan sebagaimana mestinya, padahal BPJPH sendiri telah terbentuk pada tiga tahun silam.

“Permasalahan ini timbul, karena BPJPH kurang mengerti mengenai pola birokrasi di Indonesia yang lebih mengutamakan diskusi, duduk bareng, merangkul dengan berbagai pihak terkait halal, terutama MUI yang telah menjalankan sertifikasi halal di Indonesia lebih dari 31 tahun,” lanjut Ikhsan, webinar “Polemik Trijaya FM : Polemik Sertifikasi Halal dan Kesiapan BPJPH, Sabtu (8/7)

BPJPH dirasa perlu diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pelaksanaan UU JPH ini, agar pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia tidak mundur ke 31 tahun lalu yang telah dijalankan dengan baik oleh MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Halal Nasional (DHN) MUI, Muhamad Nadratuzzaman Hosein menyatakan bahwa pada dasarnya MUI sangat terbuka untuk diskusi terkait sertifikasi halal.

MUI paham betul akan pemberlakuan wajib sertifikasi halal sebagaimana termaktub UU JPH dalam rangka melindungi konsumen muslim.

“Karena dalam UU JPH tersebut, bukan hanya tentang pelaksanaan sertifikasi halal, lebih dari itu, pemerintah perlu memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi masyarakat, terutama para pelaku usaha. Sosialisasi ini sangat urgent tuk dilakukan oleh pemerintah,” lanjut Nadra.

Nadratuzzaman mengajak semua pihak duduk bersama, antara pemerintah, MUI dan stakeholder lainnya untuk membicarakan bagaimana penerapan UU JPH ini secara efektif. Hal ini sebagai penjabaran dari peran masing-masing pihak yang telah disebutkan dalam UU JPH.

Rep. Aldiansyah Nurrahman