Minggu, 24 Maret 2019
18 Rajab 1440 H
x
FOTO | Dok. pribadi
Peluang ekonomi halal tidak hanya berlaku bagi negara muslim saja, namun juga bagi negara non-muslim sebagai produsen atau penyedia jasa.

Oleh: Dr. M. Iqbal Irfany | Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM, IPB.

 

Tak dapat dipungkiri, perekonomian halal telah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi makro ekonomi, perusahaan multinasional terkemuka, para pengusaha dan investor di berbagai dunia rata-rata sudah mempunyai rencana strategis demi memenuhi permintaan 1.8 milyar penduduk muslim di dunia. Peluang ekonomi halal tidak hanya berlaku bagi negara muslim saja, namun juga bagi negara non-muslim sebagai produsen atau penyedia jasa.

Secara nasional, telah terjadi perubahan transformasi ekonomi dan demografi Indonesia terutama dalam beberapa dasawarsa terakhir. Indonesia bahkan diprediksi menjadi satu dari lima kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2050. Dengan kata lain, berarti negara kita diprediksi akan menjadi perekonomian terbesar di antara negara OKI.

Dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia, kelas menengah yang bertumbuh, perekonomian yang ditopang oleh struktur usia produktif, serta dengan berbagai kekuatan unik lainnya, Indonesia boleh dikatakan memiliki hampir semua unsur kekuatan untuk menjadi negara produsen (eksportir) utama produk dan jasa industri halal dunia. Tentu diperlukan strategi pengembangan ekonomi halal yang tepat dalam merespon tantangan di atas.

Posisi Indonesia di kancah global

Hanya saja, kondisi statistik terkini menunjukkan jauh panggang dari api. Posisi Indonesia dalam kancah industri halal global belumlah begitu menggembirakan. Global Islamic Economy Indicator Reportselama dua tahun terakhir(2016/2017 dan 2017/2018) misalnya menunjukkan bahwa Indonesia masih berperan sebagai target pasar yang besar (big market) saja, belum sebagai pemain utama(main player) dalam perekonomian halal dunia.

Laporan juga menunjukkan negara kita masih dikategorikan ke dalam Top 10 Expenditure (konsumen) di tiap kategori industri halal (halal food, Islamic finance, halal travel, halal fashion, halal media& recreational, halal pharmacheutical& cosmetics).

Kabar senada diperlihatkan ITC Trade Map Statistics yang mengindikasikan bahwa Indonesia belumlah menjadi ‘player’ industri halal global. Dari sektor food & beverages misalnya, dari sejumlah 190 milyar dolar AS nilai impor ke negara OKI, lima besar negara produsen (eksportir) justru adalah Brazil, India, Argentina, Rusia dan Perancis.

Tentu cukup mengherankan bahwa negara-negara OKI termasuk Indonesia bukanlahpemasok pangan utama bagi kalanganmereka sendiri. Satu hal yang menyiratkan besarnya potensi pasar halal intra-negara OKI sendiri.

Statistik negara pengimpor pun membawa kabar yang belum menggembirakan. Di antara negara-negara OKI, Indonesia termasuk 3 (tiga) besar urutan pengimpor halal food setelah Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Lagi-lagi statistik ini sangat memilukandi tengah fakta negara kitayang merupakan negara agro dan maritim.

Satu pe-er bersama bagi kita adalah bagaimana memindahkan posisi industri halal Indonesia dari zona expenditure (konsumen) menjadi zona player (produsen/penyedia layanan).

Masih lemahnya posisi Indonesia di hampir semua industri halal di atas tentu menjadi sebuah perhatian bersama karena sejatinya kita memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage), terutama untuk industri makanan, farmasi-kosmetik, bahkan destinasi wisata.

Hanya mengandalkan comparative advantages tentu saja tidak cukup. Terkait hal ini, sejauh ini kita sering berkaca kepada leader industri halal dunia. London misalnya sering disebut berbagai report sebagai “Islamic Finance Hub of the West”, negeri jiran kita Malaysia bervisi menjadi “Global Halal and Islamic Finance Hub” pada tahun 2020, ‘si mungil’ Dubai bervisi menjadikan dirinya sebagai “The Capital of Islamic Economy”,Thailand yang berpenduduk muslim minoritas menyebut dirinya sebagai “The Kitchen of the World”, dimana“dapur halal” tentu termasuk di dalamnya.

Bahkan negara-negara non-OKI seperti Brazil dan Australia saat ini sudah menjadi pemasok produk protein halal utama ke negara Timur Tengah. Lain halnya Korea Selatan yang ingin menjadi “The Main Destination of Halal Tourism”. Lalu di mana posisi Indonesia?

Visi menjadi Center of the Halal Economy

Indonesia sejauh ini bervisi menjadi “Center of the Halal Economy” atau Pusat Perekonomian Halal Dunia. Dalam mewujudkan hal ini tentu saja memerlukan berbagai upaya yang strategis dan konkrit. Dalam hal iniperlu kiranya perubahan paradigma dari hanya menganggap ekonomi halal sebagai sebuah proses sertifikasi menjadi paradigma pengembangan industri.

Melihat struktur industri Indonesia, salah satu hal yang mutlak dilakukan adalah penguatan agroindustri halal. Dalam buku teks, agroindustri sendiri secara ringkas didefinisikan sebagai industri yang komoditas pertanian primer menjadi produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (finish product).

Termasuk di dalam industri ini adalah penanganan pasca panen, industri pengolahan makanan dan minuman, industri bio-energi, industri biofarmaka, industri pengolahan hasil ikutan serta industri agrowisata.

Benar saja, dalam banyak laporan lembaga independen, jelas disebutkan bahwa fokus Indonesia perlu mengarusutamakan sektor-sektor industri makanan jadi, produk farmasi dan fashion.

Ada banyak sekali celah peluang bagi Indonesia dalam pengembangan agroindustri ini. Sejalan dengan ini, Kementerian Pertanian pun dari dulu menyebut bahwa sektor agribisnis (agroindustri) merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi di masa kini dan masa depan.

Sebagai negara agro-maritim, Indonesia perlu lebih lanjut membangun berbagai berbagai faktor penentu (core enabler)ekosistem industri halal secara komprehensif.Faktor penentu kesuksesan pengembangan agroindustri ini adalah perlunya dukungan pemerintah (misalnya dengan dicanangkan sebagai program nasional).

Mungkin juga diperlukan suatu badan khusus koordinasi lintas otoritas yang berfokus pada pemanfaatan keunggulan kompetitifyang kita miliki. Strategi-strategi nasional juga mesti ditunjang dengan perubahan paradigma kebijakan pemerintah menjadi kebijakan yang lebih industrial bukan hanya sekedar sertifikasi, sertaperubahan paradigma pasar (masyarakat).

Muara dari semuanya adalah optimalisasi perkembangan ekonomi syariah. Bila saat ini banyak pihak melihat perkembangannya masih berkutat pada sektor finansial, ke depan bisa lebih menyentuh sektor riil yakni agroindustri halal. Bukankah sektor riil inilah yang merupakan jantung perekonomian nasional kita. Wallahu a’lam.(*)

Oleh: Dr. M. Iqbal Irfany