Kamis, 24 September 2020
07 Ṣafar 1442 H
Home / Ekbis / Upayakan Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK, 10 K/L Alokasikan Anggaran
Foto dok. Pexels
Biaya-biaya yang tadinya harus ditanggung UMK itu untuk tiga hal

Sharianews.com, Jakarta - 10 K/L bekerjasama bahu membahu mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar sertifikat halal bisa gratis atau Rp0 untuk pelaku UMK. Kriteria UMK yang dimaksud adalah usaha dengan omzet di bawah Rp1 miliar.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengungkapkan alasan bantuan diberikan kepada pelaku UMK karena dinilai sebagai sektor yang terpuruk saat ini.

Sukoso menjelaskan biaya sertifikasi halal Rp0 kepada UMK bisa terlaksana karena ada anggaran yang dialokasikan 10 K/L untuk biaya yang tadinya harus ditanggung UMK untuk sertifikasi halal.

Biaya-biaya yang tadinya harus ditanggung UMK itu untuk tiga hal, yakni biaya pelaksana audit, biaya fatwa, dan pendamping penyelia halal.

“Di dalam pelaksanaannya, tidak bisa ketika melaksanakan audit, pelaksana audit tidak kita beri biaya, itu berarti kita harus menanggung. Lalu, sidang fatwa, ulamanya juga harus dibayar. Kemudian, disamping itu, ada pendamping penyelianya, itu harus dibayar,” terang Sukoso, kepada Sharianews.com, belum lama ini.

Artinya, pemerintah harus menyiapkan dana untuk tiga poin itu, dimana normalnya tiga poin itu harus dibayar oleh pelaku usaha. Tapi, dalam hal ini, biaya seluruhnya ditanggung pemerintah.

Sukoso mengatakan 10 K/L bekerjasama menyatukan langkah alokasi anggaran untuk tiga poin tersebut, agar UMK bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Anggaran itu salah satunya bisa bersumber dari APBN. “Masing-masing (K/L) ada pertanggung jawabannya. Selain itu, juga harus ada dasar hukumnya. MoU (Memorandum of Understanding) 10 K/L menjelaskan itu,” ungkapnya.

Setelah MoU ini, Sukoso menyampaikan, hanya tinggal menunggu anggaran dan aturan petunjuk teknisnya, baru kemudian hanya tinggal menjalankannya.

Anggaran untuk pelaku UMK ini sebelumnya telah dibahas dan disetujui DPR pada Juli lalu. Tidak hanya itu, dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan juga sudah menyetujui.

“Alokasi bujet itu kalau sudah faktualnya turun ke kami, harus segera di luncurkan ke masyarakat dengan target-target yang sudah dipatok ditiap kementerian,” ujar Sukoso.

Sebagai informasi, pemerintah mempercepat fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Percepatan fasilitasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama 10 pimpinan K/L Negara.

10 K/L dimaksud adalah Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah.

Rep. Aldiansyah Nurrahman