Jumat, 19 Juli 2019
17 Thu al-Qa‘dah 1440 H
Home / Fokus / Untung Ratusan Juta dari Reupload Film dan Video Youtube
FOTO I Dok. Radarcirebon
Badan Ekonomi Kreatif (Befraf) RI sudah membentuk satuan anti pembajakan dalam upaya melindungi hasil karya anak bangsa.

Sharianews.com, Jakarta ~ Hari ini kasus pembajakan seperti tidak terbendung, sehingga membuat bangkrut perusahaan dan para konten kreator. Para seniman pembuat karya akhirnya memilih mengupload karya mereka di Youtube dengan memberikan peringatan, “Jangan didownload agar para pemilik konten tetap hidup”. Artinya hidup atau mencari uang dari karya mereka. Tetapi peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh para uplouder karena video tersebut ditonton oleh jutaan viewer. Sehingga menggiurkan untuk dimonetisasi.

Ternyata bukan hanya di Youtube, di web-web streaming yang menyediakan film terbaru juga asal comot karya orang lain. Berdasarkan data 2017 di Histats dan Alexa, peringkat LK21 yang sekarang menjadi Dunia21.net benar-benar patut hebat. Dalam Histats, tertera bahwa data pengunjung LK21 mencapai rata-rata 8 juta orang per hari. Dengan perhitungan iklan dikalikan jumlah pengunjung, bisa diperkirakan bahwa pendapatan LK21 per hari mencapai Rp 80 juta.

Sementara itu, IndoXXI sendiri masuk ke 40 besar situs terbanyak diakses di Indonesia dilihat dari Alexa. Berdasarkan data dari Azstats sendiri, diperkirakan situs ini bisa mendapatkan sekitar 20.000 dolar Amerika per hari atau sekitar Rp280 juta. Dalam sebulan IndoXXI.cool bisa meraup keuntungan sampai Rp 8,4 miliar.

Pokja Penangan Pengaduan Satgas Anti Pembajakan Bekraf RI Binsar Fiktor Silalahi, mengatakan, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI membentuk satuan anti pembajakan dalam upaya melindungi hasil karya anak bangsa, pokja yang dibentuk tersebut menerima pengaduan masyarakat yang merasa hasil karyanya dibajak orang lain dan melakukan pendampingan dalam proses penegakan hukum dan denda.

"Kehadiran Bekraf untuk melindungi hak cipta mereka dari pembajakan dengan memberikan pendampingan dalam pengaduan ke PPHNI atau kepada penegak hukum untuk menuntut ganti rugi terhadap hasil karyanya yang dibajak atau diakui orang lain tidak hanya mempidanakan orang."

Binsar melanjutkan, pengaduan bisa melalui surat, email atau bisa datang langsung ke kantor Bekraf di Jakarta, maka tim setelah menerima laporan akan melakukan verifikasi sejauh mana hasil karyanya dilanggar dan tindak lanjut dalam memberi pendampingan atau dengan cara mediasi untuk jalan terbaik.

Perlu diketahui, perbuatan mengunduh (download) film asing bajakan dari internet dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

Reuploder atau bahasa lainnya adalah pembajakan terhadap intelektual property (karya ilmiah, dan lain-lain) tentu dapat mematikan gairah kreatifitas para pencipta untuk berkarya. Padahal peran para konten kreator ini sangat diperlukan untuk membangun kecerdasan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara. Demikian pula pembajakan terhadap hak cipta dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita. Karena itu tepat sekali diundangkannya undang-undang No.6 tahun 1982 tentang hak cipta yang dimaksudkan untuk melindungi hak cipta dan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu, seni dan sastra.

Namun, di dalam pelaksanaan undang-undang tersebut masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Berdasarkan laporan dari berbagai asosiasi profesi yang berkaitan erat dengan hak cipta di bidang buku dan penerbitan, musik dan lagu, film dan rekaman video, dan komputer, bahwa pelanggaran terhadap hak cipta masih tetap berlangsung. Bahkan cenderung semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan serta mengurangi kreativitas untuk menciptakan. Selain itu dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.

Karena itu lahirlah UU No.7 Tahun 1987 tentang hak cipta yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan materi UU No.6 Tahun 1982 tentang hak cipta agar lebih mampu memberantas/menangkal pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Di bawah ini sedikit ilustrasi tentang perbandingan antara UU No.6 /1982 dan UU No.7/19987 tentang hak cipta.

Dengan diklasifikasinya pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindakan pidana biasa, berarti bahwa tindakan-tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan negara akan dilakukan baik atas pengaduan pemegang hak cipta yang bersangkutan maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak lainnya. Karena itu aparatur penegak hukum diminta untuk bersikap lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta itu. (*)

Reporter: Munir Abdillah Editor: Achi Hartoyo