Sabtu, 19 Januari 2019
13 Jumada al-ula 1440 H
FOTO I Dok. sharianews.com
Dilansir dari laman bi.go.id berdasarkan karakteristik bisnis dan risiko, Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan (PJSK) dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok Penyelenggara Front End, Kelompok Penyelenggara Back End.

Sharianews.com, Puluhan tahun lalu, ketika uang elektronik belum ditemukan, orang masih mengandalkan jasa wesel pos sebagai media untuk pengiriman uang. Bagi Anda yang pernah menjadi mahasiswa di era 80 atau 90-an, tentu sering mendengar istilah “Tidak punya uang karena kiriman wesel pos belum sampai”.

Lain halnya dengan mahasiswa “zaman now”, istilah tersebut diganti dengan “Uang belum ditransfer ke ATM,”. Bahkan, generasi Z atau generasi Y mungkin sudah menggunakan istilah “Bayar pakai Ovo Aja”. Selain itu, dengan beberapa kali sentuh melalui layar ponsel atau dengan menggunakan kartu e-money kita bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksasi pembayaran.

E-money atau Electronic money mungkin bukanlah suatu hal yang terdengar asing di telinga generasi Y dan generasi Z yang notabene sebagai digital native. Penggunaan uang elektronik sudah menjadi bagian dari kebutuhan generasi sekarang.

Sebagaimana disebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang kini sudah diperbarui menjadi PBI Nomor: 18/ 17/PBI/2016 Uang Elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit dan nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.

Dua Jenis Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Sesuai Peraturan Bank Indonesia

Dilansir dari laman bi.go.id berdasarkan karakteristik bisnis dan risiko, Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan (PJSK) dapat dibagi menjadi dua kelompok:

Pertama Kelompok Penyelenggara Front End

Kelompok ini terdiri atas izin sebagai Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Payment Gateway, Penyelenggara Dompet Elektronik, dan Penyelenggara Transfer Dana.

Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan ini menyediakan layanan bagi pengguna atau penyedia barang (business to customer), yang ditunjukkan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pengguna, penyedia barang atau jasa tersebut (customer oriented) atas setiap layanan jasa simtem pembayaran yang disediakan

Kedua, Kelompok Penyelenggara Back End

Kelompok jasa ini terdiri atas izin sebagai Principal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan ini menyediakan layanan jasa sistem pembayaran kepada sesama Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan seperti Penerbit atau Acquirer (business to business) serta tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pengguna,  penyedia barang dan jasa.

Bank Indonesia Memberikan Batasan Nilai Uang Elektronik Unregistered Menjadi Rp 2 juta, Apa Alasannya?

Peningkatan batas nilai uang elektronik (e-money) unregistered dari semula Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta dilakukan dalam rangka mengakomodir perkembangan kebutuhan penggunaan uang elektronik unregistered untuk transaksi pembayaran dengan nilai yang lebih tinggi dari Rp 1 juta dalam satu kali transaksi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan transaksi serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Proses Pembayaran dengan Uang Elektronik, Kartu Debit dan Kartu Debit, Apa Bedanya?

Bila dilihat secara sepintas ketiga proses pembayaran transaksi dengan media berbasis teknologi tersebut tidak jauh berbeda.

Lalu, apa perbedaan antara proses pembayaran dengan uang elektronik dibandingkan dengan pembayaran menggunakan kartu kredit atau kartu debit? Perbedaan utamanya adalah penggunaan uang elektronik tidak perlu memberikan informasi kartu kredit atau kartu debit saat bertransaksi. Hal ini akan mengurangi resiko terjadinya pencurian data pribadi dan juga mengurangi resiko penipuan. (*)

 

Achi Hartoyo