Minggu, 24 Januari 2021
11 Jumada al-akhirah 1442 H
Home / Ekbis / Total Ada 7.163 Pendaftar Sertifikasi Halal
Foto dok. Pexels
Sejak 17 Oktober 2019 hingga 12 Agustus 2020, ada 7.163 pendaftar sertifikasi halal

Sharianews.com, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam laporannya menyampaikan bahwa sejak 17 Oktober 2019 hingga 12 Agustus 2020, ada 7.163 pendaftar sertifikasi halal.

“Jumlah itu terdiri atas 5.085 pendaftar pelaku UMK, 1.198 pelaku usaha menengah, dan 880 pendaftar usaha besar,” ujar Kepala BPJPH Sukoso, di Jakarta, Kamis (14/8).

Berbagai kebijakan pun terus ditingkatkan untuk mempercepat fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Seperti penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama antara Kementerian Agama dengan sembilan Kementerian dan Lembaga (K/L) negara.

Sukoso mengatakan kerja sama ini akan mempercepat proses sertifikasi halal, khususnya bagi UMK. Jalinan kerja sama ini nantinya berbentuk dukungan kebijakan, program, dan anggaran, serta sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Termasuk dalam cakupan kerja sama lintas K/L ini adalah proses pembiayaan pengurusan sertifikasi halal, pendataan, koordinasi pembinaan pelaku UMK. 

Selain fasilitasi sertifikasi halal UMK, kerja sama ini juga dijalin dalam fasilitasi penyedia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Aspek kerja samanya mulai dari penyediaan calon penyelia halal, penyediaan data penyelia halal, pembiayaan keikutsertaan dalam diklat sertifikasi penyelia halal, pembiayaan keikutsertaan uji kompetensi sertifikasi penyelia halal; dan/atau sosialisasi, informasi, dan edukasi penyelia halal dalam rangka pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil.

“Perlu adanya komitmen dan sinergi bersama antar lembaga-lembaga pemerintah dalam memberikan fasilitasi sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil,” jelasnya. 

Sukoso berharap, pelibatan lembaga penyelenggara negara di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, badan usaha milik negara serta lembaga filantropi Islam, akan mempercepat dan mengakselerasi implementasi amanat penahapan kewajiban sertifikasi halal selama lima tahun bagi produk makanan dan minuman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019.

Rep. Aldiansyah Nurrahman