Sabtu, 6 Juni 2020
15 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / Tiga Strategi Terobosan Pemerintah Kembangkan Ekonomi Syariah dan Industri Halal
FOTO I halalfoodie.ca
Pemerintah telah mendorong sejumlah kebijakan, untuk mendorong ekonomi syariah dan industri halal, di antaranya adalah dalam aspek pembiayaan dan pembenahan institusi.

Sharianews.com, Jakarta ~ 

Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi syariah dan industri halal. Berbagai strategi ke depan akan dilakukan oleh pemerintah.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iwan Faidi mengatakan, ke depan terobosan-terobosan untuk ekonomi syariah dan industri halal akan terus dilakukan pemertinah melalui tiga strategi.

“Pertama, yaitu penguatan ekonomi syariah mencakup halal supply chain, kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Kedua, pendalaman pasar keuangan syariah. Ketiga, pengelolaan riset asesmen dan edukasi,” jelas Iwan, pada acara Jakarta Syariah Halal Festival bertajuk , di Jakarta Convention Center, bertajuk Arah Baru Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal, Jakarta, Kamis (7/3).

Lebih lanjut Iwan mengungkapkan, belajar dari pengalaman berbagai negara dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, ada beberapa faktor kunci keberhasilan pengembangan, yaitu adanya dukungan penuh dari pemerintah, dan adanya program nasional yang dicanangkan.

Kemudian, adanya badan khusus untuk koordinasi lintas otoritas, dan fokus untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif, serta adanya strategi nasional yang mencakup reformasi struktural pemerintah dan paradigma masyarakat.

Pemerintah telah mendorong sejumlah kebijakan, untuk mendorong ekonomi syariah dan industri halal, di antaranya adalah dalam aspek pembiayaan dan pembenahan institusi.

“Peranan pembiayaan syariah oleh industri keuangan syariah merupakan faktor penting dalam rangka pengembangan industri halal di indonesia,” ujar Iwan.

Beberapa opsi pembiayaan syariah saat ini telah dikembangkan, di antaranya kredit usaha rakyat syariah, pembiayaan mikro syariah, pembiayaan dengan menggunakan dana sosial keagamaan, dan pembiayaan bank syariah.

Saat ini, pemerintah juga telah memebentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagai amanat Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan terbentuknya BPJPH diharapkan dapat medorong Indonesia untuk dapat bersaing di pasar halal dunia.

“Hal ini sangat penting karena memiliki berbagai urgensi, antara lain untuk memberikan kepastian hukum, dan ketersediaan produk halal, memberikan kenyamaan, keamanan, dan perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan lainnya.

Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal Indonesia di dalam dan luar negeri. Juga untuk menumbuhkan kerja sama internasional dalam perdagangan produk halal,” papar Iwan. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo