Sabtu, 8 Agustus 2020
19 Thu al-Hijjah 1441 H
Home / Keuangan / Tiga Langkah Adaptasi Ekonomi Syariah Era New Normal
Foto dok. Pexels
Agar kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tidak menimbulkan risiko di bidang kesehatan.

Sharianews.com, Jakarta - Ekonomi syariah perlu melakukan adaptasi dengan kebiasaan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19, agar kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tidak menimbulkan risiko di bidang kesehatan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan setidaknya terdapat tiga langkah adaptasi hadapi kenormalan baru. Pertama, penggunaan teknologi yang semakin intensif termasuk untuk membuka peluang pasar dan distribusi barang.

“Kedua, memanfaatkan peluang pengembangan alternatif usaha dan ketiga, meningkatkan kesempatan untuk memperat kolaborasi dan sinergi antar pelaku usaha,” ujarnya.

BI berkerjasama lintas lembaga di bawah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) selalu berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi syariah sehingga dapat bersaing secara nasional maupun global.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui penguatan ekosistem Halal Value Chain (HVC) yang meliputi rangkaian kegiatan untuk menghasilkan nilai tambah pada setiap bisnis proses dengan menekankan pada aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah.

Pengembangan ekosistem Halal Value Chain dilakukan di empat sektor utama, yaitu pertanian (integrated farming); industri makanan halal dan fesyen muslim yang diwujudkan dalam program pengembangan Industri Kreatif Syariah (IKRA); pariwisata halal; serta pengembangan renewable energy.

Upaya-upaya tersebut terus dilakukan dengan menggandeng berbagai pelaku usaha, diantaranya komunitas pesantren, UMKM syariah, korporasi dan berbagai pelaku industri lainnya.

Sebagai informasi, BI juga telah menyempurnakan ketentuan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI PUAS) melalui Peraturan BI (PBI) Nomor 22/9/PBI/2020 yang mencabut PBI Nomor 17/4/PBI/2015.

Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan ketentuan baru tersebut berlaku mulai 22 Juli 2020. Penyempuraan PBI PUAS antara lain berupa penambahan instrumen baru PUAS berupa Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA).

“Selain itu, ketentuan ini juga menyederhanakan pengaturan PUAS yang semula diatur dalam satu PBI dan beberapa Surat Edaran (SE) BI diubah menjadi satu PBI dan satu Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG),” jelas Onny.

Penerbitan ketentuan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Rep. Aldiansyah Nurrahman