Jumat, 23 Agustus 2019
22 Thu al-Hijjah 1440 H
Home / Artikel / Tiga Formulasi Kompetensi Auditor Syariah di Indonesia
ILUSTRASI FOTO | Dok. MultazamTraining.com
Sudah selayaknya auditor syariah memiliki kompetensi dasar (pondasi) syariah, agar setiap  proses audit yang dilakukan sesuai dengan maqashid syariah-nya.

Indonesia merupakan negara dengan populasi  umat Islam terbesar nomor satu di dunia dengan jumlah populasi sebesar 209 juta jiwa. Hal ini memotivasi Indonesia agar terus berbenah dalam pemenuhan kebutuhan sistem ekonomi yang ada di Indonesia saat ini.

Pertumbuhan ekonomi syariah yang signifikan tersebut diiringi dengan hadirnya beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiyaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan data perbankan syariah di Indonesia, per 2018 tercatat ada 14 (BUS), 22 (UUS) dan 167 (BPRS). Selain LKS, perkembangan juga terjadi di sektor filantropi ekonomi Islam (Ziswaf). Di sektor filantropi Islam ini, setidaknya ada 292 badan dan lembaga pengelola zakat dan 192 lembaga Nadzir Wakaf di Indonesia.

Ini bisa menjadi indikator adanya penguatan semangat membumikan ekonomi syariah di Indonesia, dan di sisi lain semangat mengurangi sistem ekonomi riba semakin tumbuh di kehidupan masyarakat.

Keberadaan LKS dan lembaga pengelola Ziswaf  di Indonesia saat ini membutuhkan pengawasan pada entitas-entitas tersebut. Oleh karenanya, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Auditor Syariah.

Tugas kedua lembaga ini adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dari lembaga-lembaga syariah tersebut, baik dari sisi kepatuhan syariahnya (sharia compliance) maupun dari sisi pencatatan hasil pemeriksaan oleh Auditor syariah untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.

Auditor Syariah adalah individu dengan kompetensi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan syariah dan kegiatan suatu entitas-entitas syariah. Oleh sebab itu, sudah selayaknya auditor syariah memiliki kompetensi dasar (pondasi) syariah, agar setiap  proses audit yang dilakukan sesuai dengan maqashid syariah-nya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Aishah Mohd Ali, peneliti dari Malaysia, ia  memaparkan bahwa terdapat tiga syarat kompetensi yang harus dipenuhi oleh auditor syariah.

Tiga syarat tersebut dirumuskan dalam tiga formulasi; knowladge, skills, and other characteristics (KSOC), yang diharapkan dapat memenuhi kualifikasi kompetensi bagi auditor syariah. Ketiga kompetensi tersebut, ialah;

1. Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor syariah dalam dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan umum diperoleh melalui latar belakang program studi yang ditempuh oleh calon auditor, saat kuliah di perguran tinggi.

Di sini peran perguruan tinggi dalam menciptakan SDM terbaik, dengan pemahaman standar ilmu auditing syariah, akuntansi syariah, dan fiqih muamalah, serta komptensi dasar lain sangat penting, sehingga menunjang lulusan untuk siap menghadapi tuntutan dunia kerja.

Sedangkan pengetahuan khusus bisa diperoleh melalui pelatihan yang dapatkan dari lembaga-lembaga otoritatif dalam memberikan bekal pengetahuan lanjutan dan aplikatif terhadap calon auditor syariah, dan dinyatakan lulus, setelah melalui beberapa kali tahapan ujian.

Misalnya, calon auditor syariah telah dinyatakan lulus setelah mengikuti serangkaian pelatihan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), atau program sertifikasi akuntansi syariah (SAS).

2. Keahlian (skills)

Auditor juga harus memiliki skill (keahlian) dalam melakukan proses audit, sehingga tujuan pelaksanaan audit syariah dapat tercapai. Menurut Common Body Of Knowladge Skill (CBOK), keahlian ini juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu skill teknis dan skill personal.

Skill teknis, ialah keahliah khusus yang harus dimiliki oleh auditor syariah, dengan menguasai setidaknya lima aspek, yaitu memahami bisnis klien, analisis resiko, penilian kontrol teknik, mengidentifikasi jenis kontrol, dan memahami SOP industri.

Sedangkan skill personal, ialah pemahaman skill terkait perilaku persoanal, yang juga harus dipahami. Sklill personal ini setidaknya mencakup lima aspek, yaitu kerahasiaan, objektivitas, komunikatif, indepedensi, dan etika audit.

3. Karakteristik lainnya (other characteristics)

Karakteristik ini bisa kita amati dari perilaku dan sifat auditor. Biasanya hal ini bisa kita lihat dari sisi psikologis seorang auditor junior pada saat proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini juga bisa menunjukkan sifat dasar atau karakter seorang  calon auditor yang akan berdampak pada kondisi psikologisnya di masa yang akan datang.

Pembangunan karakter bisa dilakukan dengan dua tahapan. Pertama, mengadakan training auditor secara terus-menerus untuk membangun kemampuan analitisnya. Kedua, tahapan interpersonal seperti identifikasi masalah, solusi pemecahannya, komunikatif, serta test tulis.

Melalui tahapan tersebut diharapkan dapat lahir calon auditor syariah yang handal dan kompeten sebagai auditor syariah, sehingga mendukung capaian proses audit pada entitas syariah, dengan kompetensi yang unggul dan sesuai dengan maqashid syariah dari setiap aktivitas audit yang dilakukan, baik pada LKS maupun Ziswaf di Indonesia. (*)

 

Oleh: Halwani, Mahasiswa STEI SEBI