Rabu, 3 Maret 2021
20 Rajab 1442 H
Home / Lifestyle / Terkait Vaksin, Muhammadiyah Berikan 5 Rekomendasi Termasuk Soal Kehalalan
Foto dok. Nataliya Vaitkevich/Pexels
Menyangkut keamanan dan kehalalan, disertai keterbukaan.

Sharianews.com, Jakarta - Berdasarkan informasi yang disampaikan Satgas, kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 779.548 orang, Selasa (05/01). Jumlah tersebut didapatkan setelah ada penambahan 7.445 kasus dalam 24 jam terakhir.

Kemudian, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 6.643 orang sehingga jumlahnya menjadi 645.746 orang. Sementara itu, ada penambahan 198 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 yang meninggal dunia menjadi 23.109 orang.

Vaksin Sinovac pun dipilih pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Vaksin itu telah hadir, jumlahnya ada sebanyak 3 juta dosis. Sebagian vaksin sudah didistribusikan ke berbagai daerah dan sisanya masih disimpan di PT Bio Farma.

Pemerintah menjadwalkan program vaksinasi Covid-19 dimulai pekan depan. Vaksin Sinovac yang bakal dipakai masih menunggu izin guna darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemerintah juga masih menunggu fatwa halal produk vaksin Covid-19 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejumlah data penelitian vaksin dari negara lain menjadi data pendukung percepatan izin guna dan fatwa halal.

Menanggapi vaksin ini, ormas Islam Muhammadiyah menyampaikan lima rekomendasi terkait vaksin Covid-19. Pertama, Muhammadiyah mendukung BPOM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.

Kedua, Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.

Ketiga, penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin, oleh sebab itu pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.

Keempat, Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kelima, walaupun telah dilakukan vaksinasi diharapkan kepada masyarakat untuk tetap ketat dalam penegakan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan)  dan 3T  (Testing, Tracing, Treatment).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi Covid-19. Seraya meminta Menteri Kesehatan (Menkes) dan pemerintah seksama khususnya yang menyangkut keamanan dan kehalalan, disertai keterbukaan.

“Di situasi saat ini kami ingin bekerjasama dengan Kemenkes (Kementerian Kesehata) dan memastikan bahwa usaha di bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan Kerjasama dan kita dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik baiknya,” jelasnya.

Sebagai informasi, sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan akan menjadi kelompok pertama yang menerima vaksin. Kelompok prioritas berikutnya ialah 17,4 juta petugas pelayanan publik.

Ketiga, vaksin diberikan ke kelompok lanjut usia di atas 60 tahun yang jumlahnya 21,5 juta orang. Terakhir, vaksin diberikan ke masyarakat umum.

Setiap negara memiliki tahapan vaksinasi yang berbeda-beda. Namun, semua negara kompak menjadikan tenaga kesehatan prioritas utama program vaksinasi.

Rep. Aldiansyah Nurrahman