Minggu, 17 Oktober 2021
11 Rabi‘ al-awwal 1443 H
Home / Haji umrah / Tenggat Waktu Persiapan Haji Sudah Lewat, Menag Akan Temui Jokowi
Foto dok. Setkab
Berdampak pada penyiapan layanan haji oleh pemeritah Indonesia

Sharianews.com, Jakarta - Berdasarkan simulasi Tim Mitigasi Haji Kementerian Agama (Kemenag), tenggat waktu persiapan penyelenggaraan haji telah melewati batas akhir. Padahal, Arab Saudi belum memberi kepastian penyelenggaraan haji.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memaparkan berdasarkan simulasi yang dilakukan Kemenag, jika jemaah diberangkatkan sebanyak 5 persen, maka semestinya sudah mendapatkan kepastian kuota haji dari Arab Saudi pada 25 Mei 2021. Sedangkan tanggal tersebut sudah lewat.

“Bahkan, jika jemaah diberangkatkan hanya 1,8 persen, harusnya kepastian kuota tanggal 28 Mei. Sudah lewat juga,” ungkapnya, saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/05).

Selain itu, waktu yang tersisa sampai dengan closing date bandara di Arab Saudi hanya tersisa kurang dari 50 hari atau sekitar 1,5 bulan. Hal itu juga berdampak pada penyiapan layanan haji oleh pemeritah Indonesia. “Berbagai persiapan di dalam negeri, meskipun sudah sejak beberapa waktu lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi,” ujar dia.

Misalnya, kontrak penerbangan, pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik dan lain sebagainya. Semuanya itu, baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi diterima dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Karenanya, usai melaksanakan rapat bersama dengan DPR, Yaqut akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk berkonsultasi terkait hal tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzili menekankan penitngnya arahan Jokowi sebagai Presiden.

“Kita berikan kesempatan kepada Gus Menteri untuk melapor kepada Presiden (Joko Widodo). Karena otoritas tertinggi di negara kita ada di Presiden. Nanti setelah mendapat arahan dari Presiden, kita kembali duduk bersama dengan Komisi VIII. Kita sama-sama sampaikan ke masyarakat, soal apa kebijakan yang paling tepat demi kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat,” kata Politisi Golkar ini.

Rep. Aldiansyah Nurrahman