Selasa, 23 April 2019
18 Sha‘ban 1440 H

Tantangan BPJS Syariah

Selasa, 13 November 2018 11:11
FOTO I Dok, Asuransi88.com

Sharianews.com, Jakarta. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi pengembangan perekonomian syariah. Salah satunya disumbang oleh industri keuangan syariah. Keberadaan BPJS yang menjadi satu-satunya lembaga kesejahteraan sosial yang diatur oleh negara, diharapkan bisa mengembangkan produk yang berbasis syariah.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram pada 2015 lalu, membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana ijtima ulama tanpa harus mengganti badan.

Tantangan BPJS Kesehatan Syariah

Kendala apa saja yang akan dihadapi jika BPJS ingin membuat produk berbasis syariah. Dilansir dari Republika Online, BPJS harus melewati beberapa tahapan untuk memiliki produk berbasis syariah. Termasuk dalam hal ini adalah perubahan regulasi yang sesuai dengan perundang-undangan. Selain itu, fasilitas kesehatan yang diberikan BPJS juga harus menggunakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pada prinsipnya layanan BPJS berbasis syariah bisa dibentuk mulai tahun ini.

Pengamat ekonomi syariah Hendri Tanjung mengatakan kepada Sharianews, dengan adanya BPJS Kesehatan syariah, maka peserta BPJS yang mayoritas umat Islam akan merasa tenang, karena dana investasi yang mereka bayarkan dikelola dan disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dana kelolaan juga lebih aman, karena tidak digunakan untuk investasi jangka panjang dan investasi spekulatif. “Saya pikir tantangannya tidak terlalu berat, hanya butuh upaya untuk meyakinkan semua pihak bahwa BPJS syariah akan membuat tenang, tentram dan aman.” Demikian seperti yang diungkapkan kepada Sharianews.

Meskipun hingga sekarang belum memiliki produk syariah, tetapi di sisi lain BPJS Kesehatan dinilai memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan asuransi swasta pada umumnya.

Lima Kelebihan BPJS Kesehatan

Pertama, biaya premi yang terjangkau. Dibandingkan dengan asuransi swasta, premi yang dibebankan oleh BPJS kepada pesertanya terbilang cukup murah.  Bagaimana tidak, hanya dengan premi per-bulan, untuk kelas 1 sebesar Rp59 ribu, kelas 2 sebesar Rp49.500, dan kelas 3 sebesar Rp25.000, seseorang sudah bisa mendapatkan layanan atau perlindungan kesehatan dari pemeriksaan, rawat inap, pembedahan, obat dan lain sebagainya secara cuma-cuma.

Selain itu, bagi masyarakat yang kurang mampu, biaya premi BPJS akan ditanggung oleh pemerintah dengan fasilitas layanan kelas tiga. Bila dibandingkan dengan asuransi swasta premi di atas memang jauh lebih murah. Untuk mendapatkan layanan asuransi swasta, masyarakat setidaknya harus mengeluarkan biaya minimal Rp 300-500 ribu per bulan. Belum lagi jika produk asuransi swasta tersebut digabung dengan investasi (unit link), tentu preminya jauh lebih mahal.

Kedua, BPJS Kesehatan tidak memandang latar belakang kesehatan para peserta. BPJS tidak mensyaratkan pesertanya untuk melakukan medical check up terlebih dulu untuk mendaftar. BPJS tidak mengenal pre-existing condition. Tentu ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan syarat yang dimiliki oleh asuransi swasta yang mewajibkan pesertanya melakukan medical check up sebelum mendaftar.

Ketiga, tarif premi yang sama untuk semua golongan tanpa memperhatikan usia, jenis kelamin, serta status merokok atau tidak. Berbeda halnya bila kita mendaftar asuransi swasta. Biaya premi ditentukan oleh usia, jenis kelamin serta kondisi calon nasabahnya.

Keempat, wajib tanpa adanya pengecualian. Undang-undang mewajibkan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar BPJS. Artinya jika seseorang memiliki asuransi swasta maka mereka juga diharuskan mendaftar asuransi BPJS kesehatan.

Kelima, jaminan seumur hidup. Mungkin, hanya BPJS yang berani memberikan fasilitas perlindungan seumur hidup. Asuransi swasta membatasi usia perlindungan hingga usia 100 tahun.(*)

Achi Hartoyo