Sharianews | Talangan Haji Kok Haram
Kamis, 18 Oktober 2018 / 08 Ṣafar 1440

Talangan Haji Kok Haram

Rabu, 26 September 2018 14:09
Talangan Haji Kok Haram

Sesuai fatwa MUI dan peraturan yang ada, produk Talangan Haji halal dan Bank Penerima Setoran BPIH boleh mengeluarkan produk ini dengan tenor maksimal satu tahun. Kapan Talangan Haji ini statusnya haram?

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin.

Ada Ustadz yang menyatakan bahwa Talangan Haji itu haram. Bagaimana menurut pandangan Ustadz?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Tarmidzi, tinggal di Indramayu.

Jawaban:

Saudara Tarmidzi yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi perbankan hanya di Bank Syariah saja. Amin.

Pembiayaan Pengurusan Haji, oleh sebagian masyarakat disebut dengan Talangan Haji. Skema transaksi pembiayaan ini sudah dinyatakan halal oleh Ulama Dewan atau Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 29 tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Dengan demikian, dari sisi kehalalannya sudah terang benderang, tidak syubhat.

Ulama di negeri ini jumlahnya ada banyak, sehingga pantas saja Allah memaksa orang beriman untuk taat Ulil Amri. Ibnu Abbas menafsirkan Ulil Amri adalah Ulama dan Umara. Ulama dan Umara dalam posisi sebagai Ulil Amri, tentu saja bukan Ulama atau Umara sendirian, namun Ulama Dewan dan Umara Dewan. Ulama Dewan yang representatif di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sedangkan Umara Dewan ya tentu saja Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta perangkatnya.

Terkait dengan kehalalan pengambilan keuntungan dalam skema Talangan Haji, ada rumus pengambilan keuntungan bahwa profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual-beli. Lembaga Keuangan Syariah yang mengeluarkan produk talangan haji ini menggunakan jual-beli manfaat dalam rangka mengambil keuntungan, yakni jual-beli jasa pengurusan haji. Berarti pengambilan keuntungannya sah sesuai Syariah, halal, tidak syubhat.

Jika ada pinjaman yang muncul, hal ini tidak dipersyaratkan terjadi, tidak ada berkas legal yang menyatakan pinjaman tersebut bersyarat terjadinya jual-beli manfaat jasa pengurusan haji, sehingga skema ini bukan skema riba. Riba pinjaman adalah ketika ada pinjaman bersyarat manfaat bagi pemberi pinjaman. Dengan demikian, dari sisi Syariah Islam, skema talangan haji ini bukan riba, hukumnya halal, tidak syubhat.

Ketika Ulil Amri di sisi Ulama Dewan mengeluarkan Fatwa Halal atas Pembiayaan Pengurusan Haji, namun sah-sah saja jika Ulil Amri di sisi Umara Dewan membatasi pelaksanaannya. Kementerian Agama sebagai Ulil Amri mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Pada Pasal 2 ayat (2) poin g dinyatakan bahwa BPS-BPIH tidak akan memberikan layanan dana talangan haji atau dana sejenisnya dengan jangka waktu talangan lebih dari 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

Artinya, Bank Penerima Setoran BPIH boleh mengeluarkan produk Talangan Haji dengan tenor maksimal satu tahun. Namun, rasanya tidak akan ada Bank Syariah yang mau membuat produk Talangan Haji dengan tenor selama satu tahun. Jika ada yang mau, ini sah-sah saja.

Akhirnya ada beberapa Lembaga Keuangan yang menyiasati agar skema talangan ini tetap bisa berjalan, namun tidak menyalahi aturan yang dikeluarkan oleh Ulama Dewan dan Umara Dewan. Misalnya, ketika Bank Syariah sebagai BPS-BPIH, produk Talangan Haji-nya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah lain yang tidak merupakan BPS-BPIH.

Ada beberapa Lembaga Keuangan yang melakukan hal ini, misalnya, Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah mengeluarkan produk Arrum Haji. Produk ini merupakan kombinasi antara skema gadai syariah dan talangan. Dana talangan dipergunakan nasabah untuk mendaftar Haji. Setoran dana haji diterima BPS-BPIH. Di sini terlihat bahwa BPS-BPIH tidak memberikan talangan. Dengan demikian, skema ini halal sesuai Fatwa Ulama Dewan dan sesuai dengan regulasi legal formal.

Begitu juga ketika ada Lembaga Keuangan Syariah lain seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau Koperasi Syariah meniru skema ini, hukumnya juga halal. BPRS atau Koperasi Syariah memberikan talangan, namun tidak berfungsi sebagai BPS-BPIH. Ini halal, tidak syubhat.

Ada lagi Bank Syariah yang berstatus Office Channeling, misalnya PermataBank Syariah menempatkan karyawan di PermataBank Konvensional, membuka pendaftaran Haji, ini halal saja jika PermataBank Syariah terdaftar dalam BPS-BPIH. Nasabah datang ke kantor Bank Konvensional, namun transaksinya dilakukan dengan PermataBank Syariah. Nasabah melakukan transaksi talangan haji dengan LKS lain, bukan dengan PermataBank Syariah. Ini jelas halal, tidak syubhat.

Skema yang tidak hanya syubhat namun haram adalah ketika Nasabah melakukan transaksi Talangan dengan Bank Konvensional, meskipun dana hasil talangan tersebut disetorkan ke Bank Syariah yang menjadi BPS-BPIH. Skema ini haram karena Nasabah melakukan transaksi Kredit Bersyarat Bunga dengan Bank Konvensional. Keharaman transaksi ini dibela Alquran, Hadits, dan Ushul Fikih dalam Tafsiran Fatwa MUI No. 1 tahun 2004.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa hukum talangan haji adalah Halal jika transaksinya dilakukan dengan Lembaga Keuangan Syariah, baik itu Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi Syariah, serta Office Channeling Bank Syariah. Talangan Haji terhukum Haram jika Nasabah melakukan transaksinya dengan Bank Konvensional atau Bank Pembiayaan Rakyat Konvensional atau Koperasi Konvensional atau Lembaga Keuangan Konvensional sejenisnya.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan produk Talangan Haji, pastikan lagi berkas legal kontrak talangan tersebut dilakukan dengan Lembaga Keuangan Syariah, agar halal.

Wallaahu a’lam.

Ahmad Ifham Sholihin

Oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin


KOMENTAR

Login untuk komentar