Kamis, 24 September 2020
07 Ṣafar 1442 H
Home / Keuangan / Sukuk Negara Kurang Likuid Dibandingkan Surat Utang Negara
Foto dok. Pexels
Diperlukan Dealer Utama Sukuk Negara.

Sharianews.com, Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Sukuk Negara melalui lelang secara regular sejak 2009. Namun sampai saat ini, Sukuk Negara masih kurang likuid dibandingkan Surat Utang Negara (SUN). Hal ini dapat dilihat dari aktivitas transaksi di pasar sekunder yang masih terbatas.

Likuiditas yang rendah mengakibatkan investor meminta premium likuiditas yang berdampak pada lebih tingginya yield Sukuk Negara relatif dibandingkan dengan yield SUN.

Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2019 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan, dalam rangka meningkatkan penyerapan lelang di pasar perdana dan likuiditas perdagangan perdagangan di pasar sekunder, seperti halnya di SUN, diperlukan Dealer Utama Sukuk Negara.

Rencana pembentukan Dealer Utama Sukuk Negara juga telah sejalan dengan kebijkan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai dokumen kebijakan antara lain dalam Masterplan Arsitektur Indonesia Keuangan Syariah, Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018-2024, Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 dan Nota Keuangan APBN 2019.

Untuk itu, pada 31 Desember 2019, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.08/2019 tentnag Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara. Pembentukan Dealer Utama yang akan berjalan pada 2020 tersebut diharapkan memberikan dampak positif, antara lain:

1. Memelihara dan mengembangkan stabiitas permintaan Lelang Sukuk Negara melalui kewajiban memenangkan prosentase tertentu sehingga mengurangi market risk dan financing risk.

2. Mendorong efisiensi pembentukan harga dengan meningkatkan persaingan sehingga dapat menekan cost of financing.

3. menciptakan price discovery mechanism yang transparan melalui kuotasi harga dua arah dan meningkatkan likuiditas pasar Sukuk Negara melalui kewajiban melakukan transaksi untuk seri benchmark.

4. menyediakan informasi pasar yang dapat dipercaya (reliable) melalui kewajiban unutk melaporkan harga setiap hari perdagangan

5. membantu pemerintah merumuskan dan mengadopsi strategi yang tepat untuk pengembanga produk dan pasar Sukuk Negara.

Sebagai informasi, LPKSI 2019 merupakan salah satu wujud komitmen OJK mendorong perkembangan industri keuangan syariah melalui penyusunan informasi yg lengkap dan menyeluruh tentang perkembangan industri keuangan syariah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah harus terus dibangun untuk dapat merealisasikan potensi keuangan syariah yang begitu besar dimiliki oleh Indonesia.

“Dengan demikian, kehadiran ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, serta mendekatkan Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” ujarnya, dalam LPKSI 2019.

Rep. Aldiansyah Nurrahman