Rabu, 3 Maret 2021
20 Rajab 1442 H
Home / Lifestyle / Sri Lanka Kremasi Jenazah Muslim Covid-19, MUI Protes
Foto dok. AFP
Ada klaim mayat yang dikubur dapat menginfeksi air dalam tanah dan meningkatkan penyebaran virus

Sharianews.com, Jakarta - Pemerintah Sri Lanka membuat kebijakan mengkremasi jenazah Covid-19 untuk agama apapun, tidak terkecuali muslim. Kebijkan ini muncul setelah para biksu menyebarkan klaim, mayat yang dikubur dapat menginfeksi air dalam tanah dan meningkatkan penyebaran virus

Atas hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keberatan atas aturan kremasi jenazah seluruh warga Sri Lanka korban Covid-19, termasuk warga muslim, karena ketentuan itu bertentangan dengan keyakinan Islam dan hukum HAM internasional.

Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) MUI Bunyan Saptomo mengatakan deklarasi Universal HAM PBB pasal 18 menjamin hak setiap orang untuk menganut agama dan melaksanakan ajaran agamanya.

Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 18 (1) juga menjamin hak setiap orang untuk menganut agama dan melaksanakan ajaran agamanya.

Memang mesti diakui bahwa setiap negara mempunyai hak untuk membuat peraturan, termasuk peraturan yang terkait pengurusan jenazah korban wabah Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia saat ini. Akan tetapi prinsip yang dianut suatu agama juga harus dihormati.

“Namun, semua negara, termasuk Sri Lanka, haruslah membuat peraturan pengurusan jenazah korban Covid-19 dengan tetap menghormati hak kelompok agama, termasuk kelompok muslim,” jelas Bunyan.

Menurut Bunyan, keberatan itu disampaikan oleh MUI dalam rangka melaksanakan peran himayatul ummah (melindungi Ummat). MUI sebagai wakil umat Islam menyampaikan protes kepada Pemerintah Sri Lanka yang telah mengeluarkan peraturan tanpa mengindahkan hak asasi manusia (HAM) kelompok agama minoritas, termasuk kelompok muslim.

Bunyan menambahkan, pemerintah Indonesia sendiri telah membuat peraturan tentang pengurusan korban Covid-19 sesuai dengan agama yang diyakini dan dipeluk oleh warga negara. MUI juga telah menerbitkan fatwa khusus terkait dengan pengurusan jenazah Covid-19 ini.

“MUI mendesak agar pemerintah Sri Lanka membatalkan peraturan yang melanggar HAM tersebut dan mengganti peraturan yang menghormati hak kelompok agama minoritas, termasuk Muslim,” ujar Bunyan.

Untuk itu, pihaknya mendesak kepada Pemerintah Sri Lanka agar melakukan konsultasi kepada kelompok agama minoritas, termasuk muslim.

“MUI meminta pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri untuk melanjutkan protes MUI yang mewakili concern Umat Islam seluruh Indonesia ini kepada pemerintah Sri Lanka,” tegasnya.

Rep. Aldiansyah Nurrahman