Minggu, 26 Mei 2019
22 Ramadan 1440 H
Home / Ekbis / Sertifikasi Halal Industri Farmasi Masih Memiliki Kendala
FOTO I Dok. The Muslim Observer
"Di negara-negara OIC sendiri juga tidak ada yang membuat sertifikasi halal di sana, do not use religion doctrin," sambung Dorojatun.

Sharianews.com, Jakarta ~ Industri makanan minuman masih dalam proses menuju sertifikasi halal, sementara itu, industri farmasi juga masih ditemui berbagai kendala.

Direktur Eksekutif PP Gabungan Perusahaan Farmasi, Dorojatun Sanusi mengatakan dalam acara Jakarta Syariah Halal Festival, sertifikasi halal dapat membuat kendala menjadi besar.

"Jadi kalau obat itu disertifikasi, maka akan dapat menghambat akses ketersiadaan obat, karena ada rantai kesehatan untuk pasien ynag tidak terkendali," papar Dorojatun di Jakarta, Jumat (8/3).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, ada beberapa sumber di Timur Tengah dan negara Islam lainnya, yang mengatakan obat tidak harus disertifikasi halal.

Fatwa ini berasal dari 15 pusat keagamaan Islam termasuk Al-Azhar, sekjen syariah di Saudi Arabia dan beberapa negara lain.

"Di negara-negara OIC sendiri juga tidak ada yang membuat sertifikasi halal di sana, do not use religion doctrin," sambung Dorojatun.

Seperti diketahui, kalau di negara serumpun Malaysia, sertifikasi halal bersifat voluntary bukan mandatory.

Dan kendala didalam industri farmasi sangat terregulasi dan memiliki rantai pasokan yang sangat rumit.

Jika diterapkan di negara yang sebagian besar bahan baku obatnya harus diimpor seperti Indonesia, sertifikasi halal dapat dipastikan akan menimbulkan kelangkaan pasokan obat.

"Saat ini, untuk memproduksi sekitar 30.000 jenis obat di dalam negeri, kita harus mengimpor 95 persen atau lebih bahan baku yang jumlahnya mencapai 150.000 item. Ditambah masalah dari segi supplier," sambung Dorojatun.

Dengan demikian, menurut Dorojatun, kewajiban sertifikasi halal akan menjadi persyaratan administratif, iptek dan teknis yang amat sangat memberatkan. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo