Selasa, 20 Agustus 2019
19 Thu al-Hijjah 1440 H
Home / Ekbis / Sertifikasi Halal Bukan Titipan Legalisasi Bersyariat
Direktur Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Muhamad Luthfi saat berbicara menyongsong era produk halal. (foto/dok)romy
Seperti diketahui, pelaksanaan UU JPH tersebut tidak akan menyulitkan dunia usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sharianews.com, Jakarta ~ Akhirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Undang Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sudah dikeluarkan.

Seperti diketahui, pelaksanaan UU JPH tersebut tidak akan menyulitkan dunia usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kewajiban seluruh produk per tanggal 17 Oktober mendatang sudah harus disertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Direktur Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Muhamad Luthfi mengatakan, pelaksanaan tersebut merupakan sebuah langkah besar.

"Saya kira ini langkah besar, bukan hanya sekedar titipan umat legalisasi bersyariat," ujarnya belum lama ini.

Menurut Luthfi, hal tersebut adalah langkah-langkah syariat dan bukan menjadi momok dalam bangsa ini atau menjadi hal yang ditakutkan.

"Ketika saya baca broadcast whatsapp message, yang terjadi dan menjadi titik puncaknya di situ ada syariatisasi politik, jadi begitu takutnya masyarakat terhadap syariat ini," imbuh Luthfi yang juga seorang dekan.

Ia menambahkan, masyarakat memang mempunyai tugas berat terkait pelaksanaan UU JPH tersebut. Namun sebaiknya, masyarakat tidak menambah situasi semakin tidak kondusif.

"Yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi-informasi yang sejuk kepada masyarakat bahwa Islam itu adalah Rahmatan lil Alamiin," imbuhnya lagi.

Luthfi menyadari, pelaksanaan PP terkait sertifikasi halal sempat tertunda disebabkan adanya ketakutan masyarakat dan lembaga resmi dengan penerapan syariat tersebut.

"Jadi imagenya adalah ketika Undang-Undang halal ini dipraktikkan, kita menjadi negara yang menakutkan semuanya harus syariah, padahal yang namanya sertifikasi halal ini adalah tuntutan masyarakat luas demi kesehatan itu sendiri baik yang Muslim maupun nonmuslim," tutur Luthfi.

Lebih lanjut dikatakan Lutfhi, justru negara-negara nonmuslim lebih antusias menyambut pelaksanaan sertifikasi halal, karena pangsa pasar produk halal mencapai 2 triliun dolar AS lebih.

"Jika dilihat dari kacamata bisnis, ini adalah sebuah bisnis positif yang sangat menggiurkan," tutupnya. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo