Senin, 16 September 2019
17 Muḥarram 1441 H
Home / Ekbis / Sertifikasi Halal Bisa Dicabut, Ini Alasannya
Seperti diketahui, batas akhir untuk mandatory sertifikasi halal pada tanggal 17 oktober 2019 mendatang, saat ini pihak BPJPH masih menyiapkan draft peraturan.

Sharianews.com, Jakarta. Proses mandatory dalam sertifikasi halal kepada semua produk masih terus berjalan. Namun, apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak diinginkan, sertifikasi halal tersebut dapat dicabut.

Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Prof Sukoso menjelaskan mengenai pelasksanaan sertifikasi halal kepada Sharianews, Rabu (20/2).

"Bisa kalau melanggar ketentuan," ujar Sukoso.

Ia menambahkan, mengacu kepada UU 33/2014 pasal 27, sertifikasi akan dicabut apabila tidak memberikan label halal terhadap produk yang sudah diberikan sertifikasi halal, tidak melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

"Untuk lebih lengkapnya ada di dalam pasal 25, 38, dan 39," sambung Sukoso.

Seperti diketahui, batas akhir untuk mandatory sertifikasi halal pada tanggal 17 oktober 2019 mendatang, saat ini pihak BPJPH masih menyiapkan draft peraturan.

"Ya mengerjakan penyelesaian draft peraturan terkait undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta infrastruktur pendukung lainnya," sambung Sukoso.

Lebih lanjut dikatakan Sukoso, tahun 2019 sertifikasi wajib halal sudah dijalankan sesuai UUD JPH.

"Kita itu wajib menjalankan, tapi tetap ada istilah memberi pentahapan waktu,” tambah Sukoso.

Menurut dia, pemerintah akan memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah saat ini sedang menunggu pengesahan Presiden RI. (*)

 

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo