Sabtu, 16 Januari 2021
03 Jumada al-akhirah 1442 H
Home / Global / Sejumlah Negara Keluarkan Fatwa Vaksin Boleh Digunakan Meski Berbahan Nonhalal
Foto dok. Pexels
Dewan fatwa sejumlah negara telah mengambil sikap mengenai bolehnya menggunakan vaksin meski berbahan nonhalal.

Sharianews.com, Jakarta - Penyebaran virus corona (Covid-19) secara global, masih terus bertambah dari hari ke harinya. Melansir data dari laman Worldometers, hingga Rabu (06/01) pagi, total kasus Covid-19 secara global telah mencapai 86.807.475 kasus, dan jumlah kematian mencapai 1.874.344 orang, serta pasien yang berhasil sembuh 61.522.301 orang.

Vaksin Covid-19 menjadi solusi untuk membendung pandemi ini. Meski begitu, kehalalan vaksin masih menuai perdebatan. Dewan fatwa sejumlah negara telah mengambil sikap mengenai bolehnya menggunakan vaksin meski berbahan nonhalal.

Dewan Fatwa Uni Emirat Arab (UEA), misalnya, yang menetapkan bahwa meskipun vaksin tersebut mengandung bahan haram yang dilarang oleh Islam, namun tetap diperbolehkan untuk digunakan dalam penerapan aturan Islam yang mengizinkan penggunaan produk tersebut jika tidak ada alternatif. Terlebih, kasus aktif Covid-19 belum menunjukkan tren pemulihan.

Ketua Dewan Fatwa UEA Syekh Abdallah bin Bayyah mengatakan penggunaan bahan nonhalal tidak dilarang karena kebutuhan terhadap vaksin cenderung tinggi. Hal ini sejalan untuk melindungi tubuh manusia.

Menukil Emirates News Agency (WAM), Ia menegaskan melalui kebijakan tersebut, hendaknya masyarakat menganggap bahan pembuatan vaksin Covid-19 sebagai obat. Sebab, dalam situasi darurat saat ini, gelatin babi sekalipun dapat dikategorikan sebagai obat-obatan, bukan makanan.

Terlebih, beberapa vaksin Covid-19 terbukti efektif melawan virus, sehingga dapat memberikan efektivitas dalam melindungi tubuh. "Vaksin ini juga terbukti untuk meminimalisir penularan, yang menimbulkan risiko bagi tubuh,” kata dia.

Menurutnya, vaksinasi Covid-19 tergolong obat pencegahan bagi individu, sesuai anjuran agama Islam. “Terutama pada saat terjadi pandemi penyakit ketika yang sehat kebetulan rawan terkena infeksi karena tingginya risiko tertular penyakit tersebut, sehingga berisiko bagi seluruh masyarakat," imbuhnya.

Sependapat dengan UEA, Dewan Agama Islam Singapura (MUIS) juga mengeluarkan fatwa serupa. Dari laporan CNA, ada tiga aspek yang diperbolehkan vaksin menurut MUIS, sekali pun berasal dari bahan-bahan haram. Pertama, vaksin ditujukan untuk kemaslahatan bersama, keselamatan jiwa, dan fungsi sosial, bukan karena melampaui batas. Kedua, vaksin tidak merusak diri. Ketiga, situasi darurat dan tidak ada alternatif.

"Kami menyarankan dan mendorong seluruh muslim di Singapura untuk menjalani vaksinasi ketika sudah tersedia, aman, dan efektif, karena ini penting untuk melindungi kepentingan orang banyak di seluruh dunia," jelas MUIS.

Sementara otoritas Malaysia membolehkan penyuntikan vaksin, sekali pun berasal dari bahan nonhalal. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia, Noor Hisyam Abdullah, mengatakan vaksin COVID-19 tak perlu menunggu label halal untuk bisa disuntikkan kepada warganya.

"Jika mereka (produsen vaksin) bisa mendapatkan sertifikasi halal itu lebih baik, tapi kami tidak mendaftarkan obat berdasarkan status halal atau tidak. Kami juga mendaftarkan obat nonhalal," kata Hisyam, melansir Strait Times.

Di Indonesia sendiri, fatwa kehalalan atau boleh-tidaknya menggunakan vaksin belum ditetapkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih dalam proses penetapan fatwa.

Tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin CoronaVac, vaksin Covid-19 produksi perusahan Sinovac. Selanjutnya, Komisi Fatwa MUI akan melaksanakan Sidang Pleno Komisi untuk membahas aspek syar’i. Sidang Pleno tersebut dilaksanakan pasca menerima laporan, penjelasan, dan pendalaman dari tim auditor.

 “Dalam kasempatan pertama, tim auditor akan merampungkan kajiannya dan akan dilaporkan ke dalam Sidang Komisi Fatwa,” ujar menurut  Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, Selasa (05/01).

Niam mengungkapkan, pasca kepulangan tim audit MUI dari Beijing, Tiongkok, tim menunggu beberapa dokumen yang masih belum lengkap. Dokumen-dokumen kehalalan itu sudah diterima dari Sinovac melalui surat elektronik. Sedangkan, audit lapangan itu telah dilakukan di perusahaan Sinovac di Beijing dan Biofarma di Bandung.

Rep. Aldiansyah Nurrahman