Sabtu, 21 September 2019
22 Muḥarram 1441 H
Home / Fokus / Sejarah Logo Halal di Indonesia
FOTO I Dok. Sharianews.com

Sharianews.com, Jakarta. Bila dilihat dari sejarahnya, melansir dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), pembentukan lembaga tersebut terjadi saat adanya kasus  lemak babi di Indonesia sekitar tahun 1988.

Beredarnya kasus tersebut membuat pemerintah Indonesia memberikan mandat kepada  MUI agar berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia. Hingga akhirnya didirikanlah LPPOM MUI pada tanggal 6 Januari 1989.

Guna memperkuat posisi LPPOM MUI, kemudian dibuatlah Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama , Departemen Kesehatan dan MUI pada tahun 1996. Nota Kesepakatan Kerjasama tersebut menguatkan LPPOM MUI sebagai lembaga yang mejalankan sertifikasi halal.

Kemudian, pada tahun 2001, terbitlah Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan KMA 219 Tahun 2001 yang memperkuat posisi  MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa dan penerbitan sertifikat halal.

Dalam melakukan sertifikasi halal, LPPOM MUI tidak bertindak sendirian. LPPOM MUI bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia seperti UIN, IPB, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, dan lain sebagainya.

Kemudian, untuk mempermudah proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal, Kementerian Agama meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang selama ini dikelola MUI. Lembaga baru tersebut, tidak mengesampingkan  peran Majelis Ulama Indonesia yang sebelumnya banyak mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia.

Lahirnya BPJPH merupakan amanah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya lembaga baru tersebut, diharapkan akan menertibkan proses penerbitan sertifikasi halal yang transparan dan mendukung sektor industri menuju wajib halal 2019.

Baca Juga Mengapa Sertifikat Halal Penting?

Industri yang Wajib Memiliki Sertifikasi Halal

Menuju Wajib Halal 2019, pemerintah melalui Kementerian Agama menjalankan penerapan industri wajib halal melalui tiga tahapan.

Pada periode pertama tahun 2016 hingga 2017, industri pertama yang wajib mencantumkan sertifikasi halal adalah produk makanan dan minuman. Menyusul pada tahap berikutnya adalah produk kosmetik dan di tahun selanjutnya adalah obat-obatan dan alat kesehatan.

Setelah wajib halal diterapkan, seluruh produk-produk tersebut wajib mencantumkan logo dan memiliki sertifikat halal. Termasuk untuk logo produk-produk non halal dengan mencantumkan logo kepala babi.

Bagaimana Mengurus Sertifikasi  Halal?

Melansir dari laman kemenag.org, proses penerbitan sertifikasi halal setidaknya akan melibatkan tiga pihak, yaitu: BPJH, Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Tahapan pengajuan sertifikasi halal

Pertama, pengajuan permohonan oleh pelaku usaha  secara tertulis (baik offline maupun online) kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen: Data Pelaku Usaha, Nama dan Jenis Produk, Daftar Produk dan Bahan yang digunakan, dan Proses pengolahan produk. Semua dokumen harus diisi lengkap.

Khusus untuk perusahaan yang berada di China, pendaftaran bisa dilakukan melalui kantor representatif LPPOM-MUI di China (email: [email protected])

Kedua, pemilihan LPH. Pelaku usaha diberi kewenangan memilih LPH untuk memeriksa atau menguji kehalalan produknya. Salah satu LPH yang sudah eksis adalah LPPOM-MUI. LPH ini bisa didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. LPH yang dipilih oleh pelaku usaha akan ditetapkan oleh BPJH. Penetapan LPH paling lama lima hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

Ketiga, pemeriksaan produk. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor halal LPH, pemeriksaan dan pengujian dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi atau di laboratorium. Pemeriksaan di laboratorium dilakukan bila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya.

Keempat, penetapan kehalalan produk. BPJPH akan menyampaikan hasil pemeriksaan dan pengujian produk yang dilakukan oleh LPH kepada MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan dilakukan melalui siding Fatwa Halal.

Kelima, penerbitan sertifikasi. Produk yang telah dinyatakan halal oleh sidang fatwa MUI, akan dialkukan penerbitan sertifikat halal. Penerbitan sertifikat halal paling lama tujuh hari setelah keputusan kehalalan produk dari MUI diterima. Untuk produk yang dinyatakan tidak halal akan dikembalikan permohonannya kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. (*)

Achi Hartoyo