Senin, 23 September 2019
24 Muḥarram 1441 H
Home / Fokus / Sejarah Berdiri dan Awal Kontroversi BPJS Syariah
FOTO I Dok. asuransi88.com

Sharianews.com, Jakarta. Program pemerintah yang bernama BPJS telah berjalan sejak awal 2014 lalu. Kemudian setelah Jokowi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014, munculah program baru bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bagaimana kondisinya sekarang? Apakah jaminan kesejahteraan yang diberikan pemerintah sudah berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan rakyat?

 Sejarah Awal Program Kesejahteraan untuk Rakyat

Jika dilihat dari sejarahnya, program kesejahteraan untuk rakyat telah ada sejak zaman pemerintahan orde lama. Sejak Indonesia merdekat pada 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia yang baru terbentuk telah menjamin bahwa masalah pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Naskah asli yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” tersebut kemudian mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan jaminan konstitusional, yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Empat poin yang menjadi terkandung dalam perubahan adalah

. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat  yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Namun, pada praktiknya pemerintah membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk menjalankan amanah UUD 45 tersebut. Hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran pemerintah yang berasal dari APBN.

Kemudian, pada masa orde baru, tepatnya tahun 1968 terbitlah program baru. Pak Harto yang ketika itu menjabat sebagai presiden meluncurkan program  bernama Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968.

Menteri Kesehatan yang pada waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. G.A. Siwabessy membentuk badan khusus tersebut di lingkungan Departemen Kesehatan RI yang kemudian dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional. Program BPDPK ini bertujuan untuk menyediakan semacam asuransi bagi pegawai negeri, penerima pensiun (PNS dan ABRI), dan anggota keluarganya.

Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut tahun 1984 BPDPK diubah menjadi menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Kemudian pada tahun 1991 kepesertaan ditambah dengan veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya. Disamping itu, perusahaan diizinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

Di tahun 1992 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

Dan pada tahun 2005 PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN).

Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Memang kalau dilihat dari sejarahnya, program tersebut telah mengalami banyak perubahan dan  penyempurnaan.  Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, melalui berbagai penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

 

Program Kesejahteraan Rakyat saat ini

Ketika orang membicarakan masalah “kesejahteraan rakyat”, pada umumnya mereka mengacu kepada program kesejahteraan di negara maju seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Tidak salah memang, karena negara-negara maju tersebut sudah memberikan banyak fasilitas kesejahteraan untuk rakyatnya.

Berkaca kepada Indonesia sebagai negara berkembang, program kesejahteraan yang digulirkan pemerintah dari waktu ke waktu memang mengalami banyak penyempurnaan. Tetapi, kalau dibilang sempurna bisa dikatakan belum.

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, belum memiliki produk atau fasilitas kesejahteraan yang berbasis syariah. Hal ini tentu saja menjadi bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan umat Islam.

Memang, setelah mendapat sorotan dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2016 lalu, yang menyatakan kinerja BPJS Kesehatan mengandung unsur haram, kini BPJS Kesehatan sudah mulai berbenah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraannya.

Pada akhirnya umat Islam hanya bisa berharap, kedepan BPJS akan memiliki ragam produk yang bisa mengakomodir kebutuhan halal. (*)

 

 

Achi Hartoyo