Rabu, 19 Februari 2020
25 Jumada al-akhirah 1441 H
Home / Ekbis / Sebelum Ajukan Sertifikasi Halal, Ketahui Dulu Tahapan Halal Assurance System
FOTO I Dok. indonesia.go.id
Upaya untuk mempermudah sertifikasi halal terus dilakukan dari berbagai pihak, termasuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang terus mendorong pelaksanaanya.

Sharianews.com, Jakarta ~ Indonesia negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, membuat kebutuhan akan jaminan kehalalan suatu barang menjadi kewajiban.

Upaya untuk mempermudah sertifikasi halal terus dilakukan dari berbagai pihak, termasuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang terus mendorong pelaksanaanya.

Saat ini, barang yang perlu dijamin kehalalannya pun bermacam-macam, mulai dari makanan, obat-obatan, peralatan rumah tangga, sampai pelayanan jasa seperti hotel dan rumah sakit.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Afdhal Aliasar mengatakan, KNKS menginginkan agar industri produk halal Indonesia berkembang dengan baik, maju, dan bersaing dengan dunia global.

“Tentunya hal ini harus didukung oleh Halal Assurance System yang mumpuni. LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) sudah memulai ini, dan sekarang diperkuat dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal),” papar Afdhal, saat dihubungi Sharianews.com, Selasa (11/2).

Harus diakui bahwa melakukan sertifikasi halal tidak mudah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Banyak pula tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pengusaha. Menurutnya, hal itulah yang harus dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan sertifikasi halal bisa berjalan dengan lancar dan fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

“Bila masih banyak kurangnya sana-sini, kita harus sama-sama bantu dan carikan solusinya,” imbuh Afdhal.

Sebagai gambaran, Halal Assurance System yang biasa dikenal dengan HAS 23000 adalah dokumen yang berisi mengenai persyaratan untuk sertifikasi halal LPPOM MUI. Pada HAS 23000 terdiri dari dua bagian yaitu (I) Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria Sistem Jaminan Halal, dan (II) Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur.

Sebelum sertifikat halal diterbitkan berdasarkan fatwa MUI, tim auditor dari LPPOM MUI akan memeriksa sistem manajemen halal di perusahaan terkait.

Sistem Manajemen Halal akan merujuk pada Sistem Jaminan Halal/Assurance System 23000 yang diterbitkan oleh LPPOM MUI. Sistem Jaminan Halal dibuat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah halal yang tidak terkontaminasi oleh najis.

Berikut ini beberapa prosedur yang harus dilakukan terkait permintaan sertifikasi halal:

  1. Adanya bukti tertulis terkait komitmen dari manajemen pusat, bukti tersebut berupa kebijakan halal pada perusahaan
  2. Adanya tim manajemen halal
  3. Bahan yang digunakan wajib halal/tidak boleh dari bahan yang haram
  4. Sarana produksi yang digunakan diisyaratkan bebas dari najis
  5. Adanya prosedur secara tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan teknis
  6. Adanya prosedur secara tertulis tentang pengendalian produk yang tak sesuai
  7. Adanya audit internal dan kajian manajemen (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo