Senin, 20 Mei 2019
16 Ramadan 1440 H
Home / Haji umrah / Sapuhi Resmi Menolak Pemberlakukan Biometrik VFS Tasheel
Ketum SAPUHI dan jajaran pengurus menolak keberadaan vfs tasheel (foto/dok) romy.sharianews.com
Ketua SAPUHI Syam Resfiadi menilai keterlambatan asosiasinya terhadap kebijakan rekam biometrik karena kantor VFS Tasheel hanya tersedia di kota besar.

Sharianews.com, Jakarta ~ Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) secara resmi menolak pemberlakukan proses rekam biometrik oleh VFS Tasheel sebagai syarat penerbitan visa umrah yang ditetapkan Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA).

Ketua SAPUHI Syam Resfiadi menilai keterlambatan asosiasinya terhadap kebijakan VFS Tasheel ini bukan tanpa sebab.

"Terus terang keterlambatan ini bukan disengaja oleh kami, tetapi dikarenakan juga akibat kami masih belum diterima sebagai anggota Patuhi yang di mana anggota mereka ini terdiri dari beberapa anggota asosiasi," ujarnya dalam konferensi pers di sekretariat SAPUHI, Jakarta, Kamis (7/2).

Lebih lanjut dikatakan Syam, asosiasinya yang resmi dan diterima oleh pemerintah dalam hal ini dari Menkumham, mempunyai sejumlah anggota yang cukup besar baik itu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) maupun Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Namun, entah mengapa dan bagaimana mereka belum mengenal kami, ya kita terima itu apa adanya," sambung Syam.

Dipastikan oleh Syam, dengan menggelar konferensi persnya ini, sebagai bukti bahwa Sapuhi berkomitmen menolak perekaman biometrik sama dengan Patuhi sebagai gabungan empat asosiasi travel umrah haji yaitu Himpuh, Amphuri, Kesthuri, dan Asphurindo yang keberatan terhadap biometrik menjadi syarat diterbitkannya visa oleh KBSA. 

Meski sebelumnya Sapuhi mendukung kebijakan rekam biometrik, Sapuhi tetap memberikan solusi agar rekam biometrik tetap jalan, tapi tidak memberatkan calon jemaah umrah terutama jemaah di pedalaman.

"Apabila memang masih dengan kondisi yang sama di mana, kami mengusulkan agar dipindahkan ke International Airport keberangkatan di seluruh provinsi atau kota," kata Syam.

Hal mendasar alasan Sapuhi menolak rekam biometrik karena, lokasi kantor Tasheel dipandang tidak strategis sehingga jemaah terutama yang berasal dari luar provinsi sulit menjangkau lokasi Tasheel.

"Kantor VFS Tasheel baru tersedia di beberapa daerah di Indonesia dan belum tersebar secara merata di 34 Provinsi dan Kabupaten di seluruh Indonesia," ujar Syam. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo