Rabu, 27 Oktober 2021
21 Rabi‘ al-awwal 1443 H
Home / Ekbis / Sanksi Bagi Oknum Pemalsuan Produk Halal Belum Merata
Pemalsuan pada produk, bahan, logo halal, hingga izin edar terjadi di tengah masyarakat.

Sharianews.com, Jakarta - Pemalsuan pada produk, bahan, logo halal, hingga izin edar terjadi di tengah masyarakat. Dampaknya, pemalsuan tak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, melainkan juga pelaku usaha.

Karena itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati mengatakan perlu kerjasama dari berbagai pihak, baik dari aspek regulasi, pelaku usaha, maupun sikap konsumen dalam memilih produk.

Di samping itu, luasnya Indonesia memang menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam mengatasi masalah pemalsuan pangan, sehingga penegakan sanksi bagi oknum pemalsuan produk masih belum dilakukan secara merata.

“Latar belakang pendidikan masyarakat Indonesia yang beragam juga membuat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya cek label kemasan sebelum mengonsumsinya masih relatif rendah,” ujarnya, dalam webinar halal dengan tema Food Fraud Prevention, dari Izin Edar hingga Label Halal, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Advisor Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI Mulyorini R. Hilwan, M.Si menjelaskan bahwa perkembangan teknologi pangan saat ini menyebabkan banyak produk menjadi syubhat. Karena itu, untuk memperjelas status hukumnya, maka diperlukan proses pemeriksaan kehalalan produk atau sertifikasi halal.

“Saat ini, cara mudah konsumen muslim mendapat jaminan bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, yaitu dengan memilih produk yang mencantumkan logo halal MUI pada kemasannya. Selanjutnya, cek kembali keabsahannya. Khusus logo halal dapat dicek melalui website www.halalmui.org,” pungkas Mulyorini.

Rep. Aldiansyah Nurrahman