Sabtu, 19 Oktober 2019
20 Ṣafar 1441 H
Home / Q&A / Riba Hutang Negara

Riba Hutang Negara

Kamis, 25 Oktober 2018 02:10
FOTO | Dok. istimewa
Fasilitas negara yang dibangun dengan dana hutang, yang dibayar pokok + bunga apakah termasuk riba? Yuk, simak jawabannya di bawah ini.

Pertanyaan:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin. Ada poster di sebuah akun Instagram berbunyi, "bicara riba, (1) fasilitas negara yang dibangun dengan dana utang, yang dibayar pokok + bunga, apakah termasuk riba? (2) Apa bedanya fasilitas seperti jembatan, anggaran dari utang bunga dengan gedung bank?" Bagaimana menanggapi pertanyaan pada poster tersebut?

Mohon pencerahannya.Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Arif, tinggal di Palembang.

Jawaban:

Sdr. Arif yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi keuangan di Lembaga Keuangan Syariah saja. Amin.

Sebenarnya Sdr. Arif bisa bertanya kepada kepada pembuat poster. Beliaulah yang bisa menjelaskan maksudnya. Namun, saya akan mencoba memaknai arah pikirannya. Saya respon dengan cara pikir saya.

Pertanyaan (1)

"Fasilitas negara yang dibangun dengan dana hutang, yang dibayar pokok + bunga apakah termasuk riba?"

Setiap Pinjaman atau Hutang yang bersyarat aliran manfaat kepada pemberi hutang, itu valid masuk kriteria Riba Hutang. Namun, penentuan hukum akhirnya akan tergantung kondisi. Dharuriyat atau Hajiyat.

Penentuan hukum haram berubah menjadi halal, dalam sebuah transaksi, minimal ketika kondisinya hajiyat. Hajiyat adalah ketika sesuatu itu tidak ada, maka tidak menyebabkan kemusnahan atau kematian, namun menyebabkan kesulitan atau kesempitan.

Konteks pertanyaan No (1), menurut hemat saya adalah kondisinya Hajiyat dan faktanya sudah terjadi. Ada hutang Riba yang dilakukan pemerintah.

Mental orang beriman tentu mental solutif, positif, konstruktif, legal formal. Tidak liar. Oleh sebab itu, jika berada dalam kondisi demikian dan ingin memberikan solusi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.

Sesuai arahan Hadits Shahih, solusinya adalah jadilah bagian dari pemerintah, berjuang dalam rangka agar pemerintah tidak melakukan hutang riba. Jika tidak mampu jadi bagian dari pemerintah, bisa jadi anggota DPR atau pihak individu yang layak audiensi dengan pemerintah dalam rangka mengingatkan pemerintah agar tidak hutang riba.

Jika tidak mampu melakukan dua hal tersebut, bisa bicara topik lain saja, cukup diamlah. Itu masih termasuk memiliki selemah iman.

Atas adanya hutang riba yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, berarti kondisinya masih hajiyat atau bahkan dalam hal tertentu adalah darurat sehingga wajib digunakan, seperti keberadaan jalan dan insfrastruktur lain. Bahkan mungkin saja kita tidak bisa hidup normal jika tidak menggunakan fasilitas tersebut.

Pertanyaan (2)

"Apa bedanya fasilitas seperti jembatan, anggaran dari utang bunga dengan gedung bank?"

Terkait dengan pertanyaan ini, saya tidak paham arah pertanyaannya. Saya tidak menemukan hubungan yang logis antara jembatan, anggaran dari hutang bunga dengan keberadaan gedung bank.

Namun bisa dipaksa ada hubungannya bahwa benda mati seperti gedung bank bisa bersalah karena menjadi tempat yang digunakan para bankir pesta riba yang bisa menjadi tempat pencairan anggaran dari hutang bunga yang mungkin saja digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan.

Namun, jika gedung bank itu adalah gedung bank syariah, ini malah benda mati berupa gedung yang menghadirkan barakah karena digunakan oleh bankir syariah untuk jihad fi sabilillah di bidang perbankan.

Ingat bahwa ketika kita hidup tanpa uang, maka bank syariah tidak penting ada. Namun ketika kita hidup harus melibatkan uang, maka keberadaan bank syariah wajib ada, keberadaan bankir syariah wajib ada, keberadaan gedung bank tersebut jadi ada.

Kampanye Keuangan Syariah

Terkait dengan konten pertanyaan tersebut, ada beberapa hal sebagai solusi yang bisa dikampanyekan:

Pertama, mulai dari diri sendiri, agar mental kita mau menghindari pesta riba. Gunakan Bank Syariah sebagai transaksi keseharian. Gunakan Lembaga Keuangan Syariah lain jika diperlukan.

Kedua, pindahkan semua transaksi ke Lembaga Keuangan Syariah. Segera dan ajak rekan lainnya. Jika ada transaksi di Bank Konven yang harus diselesaikan, take over saja ke Syariah. Jika tidak memungkinkan take over, selesaikan kewajiban di Bank Konven sampai selesei, setelah itu tidak diulang.

Ketiga, tak usah kampanye mengharamkan hutang. Rasulullah memberi rumus bahwa ada dua di antara hal yang barakah, ternyata dua hal itu adalah skema hutang, yakni hutang dengan skema jual beli dan hutang pelaksanaan kewajiban atas skema kongsi. Jika mau berhutang, ke Lembaga Keuangan Syariah aja atau ke pihak lain dengan skema yang masuk akal (sesuai Syariah).

Keempat, silahkan presentasi ke pemerintah agar hutang pemerintah bisa seluruhnya menggunakan instrumen syariah. Saat ini (sejak 2008), pemerintah sudah menggunakan instrumen sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara dalam berhutang.

Pemerintah bisa memaksimalkan fungsi dana haji. Sejak 2014, pemerintah sudah mewajibkan dana haji dikelola di rekening syariah. Dana haji ini sebelumnya sudah biasa dipergunakan untuk pesta riba di rekening Bank Konvensional.

Sejak lama, dana haji juga sudah biasa menjadi sumber dana pembiayaan konsumtif, produktif, modal kerja dan insfrastruktur, terutama melalui rekening bank riba dan bank syariah. Hal positif ini bisa dipertahankan, hanya saja harus menggunakan instrumen Syariah.

Demikian uraian atas pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam bishawab.

ShariaCorner | Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin