Sabtu, 28 November 2020
13 Rabi‘ at-akhir 1442 H
Home / Sharia insight / Restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah: Analisis dari Perspektif Akad
Restrukturisasi merupakan langkah solutif pembiayaan bermasalah bagi nasabah. Langkah ini dapat meringankan beban debitur sehingga mencegah terjadinya kebangkrutan.

Sharianews.com, Dalam masa pandemi covid-19, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami kondisi pelemahan yang berdampak pada terjadinya penurunan ekonomi nasional. Hal ini juga terjadi di bank syariah sebagai salah satu bagian dari industri perbankan nasional. Dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, salah satunya memuat kebijakan restrukturisasi.

Restrukturisasi merupakan langkah solutif pembiayaan bermasalah bagi nasabah. Langkah ini dapat meringankan beban debitur sehingga mencegah terjadinya kebangkrutan. Sebelum melakukan restrukturisasi biasanya bank terlebih dahulu memberikan sejumlah penilaian seperti keuangan, jenis usaha, proyeksi usaha serta kemampuan membayar debitur. Restrukturisasi dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), atau penataan kembali (restructuring). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya moral hazard.

Sebagaimana halnya di bank konvensional, restrukturisasi juga dapat dilakukan di bank syariah. Bahkan, jika ditelusuri pengalaman pada saat krisis ekonomi 1998, bank syariah yang ada pada waktu itu pun sudah melakukan kebijakan restrukturisasi. Hanya saja, dikarenakan nature bank syariah dimana transaksi berdasarkan adanya akad dan ijab kabul yang jelas antara bank dan nasabah, sehingga restrukturisasi harus dilakukan secara hati-hati sehingga tidak melanggar perjanjian disamping memastikan tidak terjadinya riba, maysir maupun gharar.

Akad, adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sifatnya mengikat, yaitu masing-masing pihak harus menjalankan konsekuensi sesuai dengan apa yang tertera di perjanjian. Dalam Islam memenuhi akad adalah sesuatu yang diwajibkan bahkan memenuhi akad atau perjanjian bagian seruan kepada orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..”(QS 5:1).

Terkait dengan restrukturisasi pembiayaan, ada beberapa fatwa DSN MUI yang terkait dengan kebijakan ini. Sebagai contoh, pada akad murabahah, yaitu akad yang berdasarkan transaksi jual beli dengan mark up, yang mana akad ini mendominasi pembiayaan di perbankan syariah, beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain:

Pertama, pemberian keringanan: pemberian keringanan dapat dilakukan dengan memberikan potongan dari total kewajiban yang harus dibayarkan ataupun potongan pelunasan pada saat pelunasan dini atau jatuh tempo (Fatwa DSN MUI no 46/2005 dan no 23/2005). Kedua, restrukturisasi dengan penjualan objek transaksi. Hal ini mengacu kepada Fatwa DSN MUI No 47/2005 dimana hal ini dapat terjadi jika secara prinsip objek sudah menjadi milik nasabah, kemudian objek dijual kepada atau melalui bank, dan nasabah dapat melunasi utang ke bank dari hasil penjualan tersebut. Jumlah yang harus dibayarkan nasbah adalah sisa harga jual (pokok ditambah margin) meskipun tidak tertutup kemungkinan bank dapat memberikan potongan pelunasan.

Ketiga, restrukturisasi dapat dilakukan dengan perpanjangan masa angsuran dimana penangguhan pelunasan tidak boleh merubah harga jual (Fatwa DSN MUI No 48/2005). Keempat adalah dengan mengubah akad. Kalau misalnya ini yang terjadi, maka akad yang lama (murabahah) diselesaikan kemudian diganti dengan akad baru. Pilihannya apakah dengan ijarah muntahiyyah bittamlik (IMBT) ataukah musyarakah, mudharabah atau akad lainnya. Kelima adalah ta’widh: yaitu memperhitungkan biaya riil dalam rangka hak penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

Berdasarkan praktik yang pernah dilakukan bank syariah pada saat terjadinya krisis pada tahun 2018 yang lalu, konversi akad banyak dilakukan. Pembiayaan dengan akad murabahah atau istishna, sisa kewajiban debitur berupa jumlah pokok dan margin yang belum dibayar debitur pada waktu itu  dikonversi menjadi ijarah muntahiyyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah. Sementara konversi akad juga dilakukan bagi pembiayaan dengan akad ijarah atau ijarah muntahiyyah bittamlik menjadi mudharabah atau musyarakah. Kebijakan bank untuk mengkonversi akad tetap harus  dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan debitur sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kemufakatan antara bank dengan debitur.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan konversi akad hanya dilakukan jika proses penyelamatan melalui opsi rescheduling atau reconditioning tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan pihak bank. Jika masih dimungkinkan dilakukan hanya dengan memberi kelonggaran waktu melalui perubahan jangka waktu pembayaran dan/atau memberi keringanan dengan melakukan perubahan jumlah angsuran, maka sebetulnya penyelamatan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank dapat dilakukan tanpa melakukan konversi akad.

Jika pada akhirnya keputusan yang diambil berupa pelaksanaan konversi akad, maka yang harus diperhatikan adalah akad lama harus secara sah diputihkan dan tidak berlaku lagi baik secara syariah maupun secara hukum. Selain adanya konsekuensi hukum, yang perlu diperhatikan dari adanya konversi akad adalah akan adanya konsekuensi berupa munculnya penambahan biaya administrasi bagi debitur akibat pembuatan akad baru. Untuk itu, perlu adanya transparansi sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan debitur. Jangan sampai nasabah –yang umumnya UMKM– yang terdampak secara ekonomi dari pandemi covid-19 semakin tertekan dengan adanya biaya-biaya dan konsekuensi lain yang harus ditanggung di kemudian hari. Prinsip kemaslahatan bersama harus tetap dijunjung tinggi dalam proses restrukturisasi pembiayaan sehingga keberadaan bank syariah dapat menjadi sarana dalam menebar kebaikan dan manfaat. Wallahu a’lam.

Oleh: Ranti Wiliasih, Yuridistya Primadhita