Rabu, 3 Maret 2021
20 Rajab 1442 H
Home / Ekbis / Resmi: PT Surveyor Indonesia Miliki Lembaga Pemeriksa Halal
LPH PT Surveyor Indonesia ini adalah LPH kedua yang berhasil dibentuk oleh BPJPH setelah LPH PT. Sucofindo

Sharianews.com, Jakarta - PT Surveyor Indonesia (Persero) secara resmi memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama tentang penerbitan PT Surveyor Indonesia sebagai LPH.

Keputusan Kepala BPJPH tersebut diserahkan oleh Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Sri Ilham Lubis yang diterima oleh Sr VP PT Surveyor Indonesia Djusep Sukriatno, dan secara virtual disaksikan oleh Kepala BPJPH Sukoso dan  Direktur Komersial 1 PT Surveyor Indonesia Tri Widodo, Senin (28/12).

Kepala BPJPH Sukoso mengapresiasi lahirnya LPH yang didirikan oleh PT Surveyor Indonesia sebagai dukungan bagi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. LPH ini menyusul ditetapkannya LPH PT Sucofindo pada 10 November 2020 lalu.

“LPH PT Surveyor Indonesia ini adalah LPH kedua yang berhasil dibentuk oleh BPJPH setelah LPH PT. Sucofindo (Persero). Penetapan LPH PT Surveyor Indonesia diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan oleh Tim BPJPH dan MUI sejak Oktober 2020." kata Sukoso.

Penetapan LPH tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. “Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 30 ayat (1) bahwa BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.” tambah Sukoso.

Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH, Sri Ilham Lubis, menambahkan bahwa Penetapan LPH PT Surveyor Indonesia itu dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan. LPH PT Surveyor Indonesia sendiri merupakan satu dari calon-calon LPH lainnya yang telah mengajukan permohonan kepada BPJPH.

"Alhamdulillah sudah banyak yang mengajukan permohonan untuk menjadi  LPH, dan PT Surveyor Indonesia ini adalah yang sudah memenuhi persyaratan." kata Sri Ilham.

Tahapan yang telah dijalankan tersebut, lanjut Sri Ilham, di antaranya dimulai dengan pengajuan permohonan LPH kepada Kepala BPJPH, kemudian Kepala Badan melakukan pembentukan tim untuk melakukan verifikasi dokumen yang sudah disampaikan dan verifikasi lapangan untuk mengecek keabsahan dokumen yang telah diserahkan, dan juga visitasi terhadap laboratorium yang dimiliki atau yang bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia. MUI juga telah melakukan verifikasi lapangan dan sudah menyampaikan laporannya bahwa PT Surveyor Indonesia telah memenuhi syarat sebagai LPH.

"Penetapan LPH ini menyusul LPH PT Sucofindo yang telah ditetapkan pada tanggal 10 November 2020 lalu. Dan saat ini kita memanfaatkan momentum-momentum yang baik ini untuk terus memupuk semangat kita  untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Wapres kita." imbuh Sri Ilham.

Dengan penetapan ini, selanjutnya LPH PT Surveyor Indonesia harus menyerahkan salinan keputusan pendirian LPH dan melakukan permohonan registrasi kepada BPJPH yang setelah itu baru diberikan kewenangan untuk melalkukan pemeriksaan dan atau pengujian produk halal.

"Setelah itu ada tahap akhir yaitu pengajuan permohonan akreditasi untuk mendapatkan akreditasi LPH maksimalnya dua tahun." tambah Sri Ilham.

Direktur Komersial 1 PT Surveyor Indonesia, Tri Widodo,mengatakan bahwa peluang mendirikan LPH ini adalah kesempatan yang istimewa. "Dalam hal ini kami akan meningkatkan peran Surveyor Indonesia untuk memenuhi standar sebagai LPH,  karena kepentingan umat  tidak hanya dunia tetapi akhirat." ungkap Tri.

Menurut Tri, pihaknya memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk membentuk LPH. Sehingga pihaknya merasa tertantang untuk turut menjalankan amanat UU JPH tersebut. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPJPH.

"Kami berkomitmen akan selalu bersama BPJPH untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan JPH di Indonesia sesuai amanat Undang-undang." tambah Tri.

Rep. Aldiansyah Nurrahman