Minggu, 17 Oktober 2021
11 Rabi‘ al-awwal 1443 H
Home / Haji umrah / Resmi: Penyelenggaran Ibadah Haji 1442 H/2021 M Dibatalkan
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Keputusan Menag RI No. 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1442 H/2021 M

Sharianews.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M dibatalkan atau tidak diselenggarakan.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Pemerintah sudah mengambil keputusan setelah berdiskusi dan berdialog panjang dengan komisi VIII DPR. Persiapan-persiapan juga sudah dilakukan sejak 24 September 2020 dengan membentuk tim Krisis Haji di masa Covid-19.

Diplomasi-diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi juga dilakukan dan sembari mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelayanan haji dalam negeri

“Sistem siap, asrama kita siapkan, dan seluruh protokol kesehatan dilakukan selama pandemi. Kita juga semua tahu bahwa pandemi Covid-19 ini masih juga belum berlalu. Indonesia masih terlihat bagus penangananya tapi di belahan dunia, kita menyaksikan bagaimana pandemi Covid-19 ini masih belum bisa terkendali dengan baik,” ujarnya, dalam konferensi pers, Kamis (02/06).

Atas beberapa pertimbangan tersebut dan dan komunikasi yang dilakukan selain dengan Komisi VIII DPR RI, alim ulama, ormas Islam, juga dengan dengan penyelenggara haji dan umrah khusus dan biro perjalanan haji, serta berdiskusi dengan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPIH).

“Pemerintah melalui Kemenag menerbitkan keputusan Menag RI No. 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” terangnya.

Adapun bunyi dari keputusan tersebut antara lain:

a. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau diberkasi diperjalanan, dan di Arab Saudi

b. Bahwa Kesehatan dan keselamatan jemaah haji sebagai mana dimaksud dalam huruf a terancam oleh Covid-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indoensia dan Arab Saudi

c. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi WNI baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19

d. Bahwa dalam ajaran Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqasid syariah, selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat

e. Bahwa sebagai akibat pandemi Covid-19 dalam skala lokal dan global, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaran ibadah haji tahun 1442 h atau 2021 M

f. Bahwa pemerintah Arab Saudi, belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H atau 2021 M dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersedaiaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan bagi jemaah haji

g. Bahwa setelah mempertimbagnkan keselamatan jemaaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas Pemerintah Arab Saudi, komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil pemerintah terkait penyelengaran ibdah haji tahun 1442 H/2021M

h. Bahwa berdasarkan pertimbnagan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f,dan g, perlu menetapkan keputusan Menag tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaran ibadah haji tahun 1442 H/2021 M

“Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menag tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaran ibadah haji tahun 1442 H atau 2021 M,” lanjut Yaqut.

1. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M bagi WNI yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ketika keputusa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta 3 Juni 2021.

Rep. Aldiansyah Nurrahman