Sharianews.com, Jakarta – Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengesahkan Fatwa tentang Perubahan Asset (harta) dan Liabilities (utang) dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah melalui rapat pleno ke-50.

Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Umum Ma’ruf Amin mengapresiasi kinerja DSN MUI yang tetap berkhidmat sekalipun berada di dalam masa Pandemi Covid-19.

 “Saya ingin menyapaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus DSN-MUI, yang meskipun di tengah suasana kondisi pandami covid 19 seperti saat ini tetap terus pengkhidmantannnya, merumuskan pedoman dan fatwa yang menjadi panduan bagi pemangku ekonomi syariah, baik regulator maupun praktisi,” ucapnya menegaskan.

Berdasarkan keterangan tertulis MUI, Wakil Ketua BPH DSN MUI Jaih Mubarok menyampaikan, adanya pembahasan fatwa ini adalah respon atas permintaan industri keuangan syariah.

Selain itu, fatwa ini juga menindaklanjuti masukan dari publik terutama akademisi. Mereka menilai bahwa konversi aset dan liabilitas dari bank konvensional menjadi bank syariah masih menyisakan masalah dari sisi syariah.

Selama ini, menurut Jaih, konversi bank konvensional menjadi bank syariah telah berjalan, seperti konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah dan Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. Dua contoh konversi itu mengandung praktek konversi aset dan liabilitas konvensional menjadi aset dan liabilitas syariah.

“Sebelumnya telah ada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), membeli bank konvensional untuk dijadikan wadah UUS miliknya yang diubah menjadi Bank Umum Syariah,” katanya.

Pembahasan mengenai topik ini, telah melalui dua pendekatan dan dilakukan berulang-ulang. Pertama adalah kajian legal mellaui pendalaman kitab-kitab fiqih mu’amalah maliyyah, baik kitab klasik maupun kontemporer.

Tidak cukup sampai disitu, dilakukan juga kajian empiris lewat dikusi terarah dengan pelaku konversi Bank Aceh Syariah maupun Bank NTB Syariah. Kajian tersebut juga mempertimbangkan bagaimana pengaplikasiannya pada industri keuangan.

“Dengan pendekatan dan pertimbangan tersebut, draf fatwa ini disusun. Alhamdulillah draf fatwa tersebut diterima dan disahkan dalam Rapat Pleno,” pungkasnya.

Selain dihadiri Ma’ruf dan Jaih, rapat pleno ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Zainut Tauhid Sa’adi, Sekretaris Jenderal MUI Buya Anwar Abbas, dan jajaran pimpinan MUI dan DSN MUI lainnya.