Fitri Eka Aliyanti | Program S2/S3 Islamic Economy and Halal Industry, Universitas Gadjah Mada

Industri pariwisata halal Indonesia berada dalam momentum positif. Hal ini paling tidak terlihat dalam dua laporan internasional yang dipublikasikan beberapa bulan terakhir.

Laporan State of the Global Islamic Economy 2018/2019 untuk kedua kalinya menempatkan Indonesia pada peringkat keempat Global Islamic Economy Indicator (GIEI) untuk sektor pariwisata  halal.

Berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek kesehatan dan perkembangan sektor pariwisata halal, Indonesia dianggap lebih baik dari banyak negara lain dan hanya tertinggal dari Uni Emirat Arab, Malaysia dan Turki yang masing-masing berada pada peringkat pertama, kedua dan ketiga.

Peringkat keempat memang bukan peringkat yang ideal. Terlebih bagi sebuah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia seperti Indonesia.

Namun, peringkat keempat tersebut merupakan kemajuan. Sebab, sejak pertama kali laporan State of the Global Islamic Economy dirilis 2013 hingga 2016, Indonesia tak pernah masuk dalam sepuluh besar.

Laporan Global Muslim Travel Index 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat kedua negara-negara muslim tujuan utama wisata halal dunia. Indonesia memiliki skor yang sama persis dengan Uni Emirat Arab dan hanya kalah dari Malaysia.

Peringkat kedua tersebut juga merupakan kemajuan mengingat Indonesia pada tahun 2017 dan 2016 hanya berada pada peringkat ketiga dan keempat.

Jika momentum positif saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan tidak mungkin pada tahun 2019, peran dan posisi Indonesia di tengah industri pariwisata halal dunia akan semakin meningkat.

Potensi dan Peluang

Kementerian Pariwisata Indonesia mengelompokkan portofolio produk wisata Indonesia ke dalam tiga kategori.

Pertama adalah wisata alam (nature). Wisata ini mencakup berbagai bentuk wisata yang memanfaatkan sumberdaya alam, baik yang masih alami maupun yang telah tersentuh usaha budidaya.

Kedua adalah wisata budaya (culture). Wisata budaya mencakup berbagai bentuk wisata yang menjadikan kebudayaan manusia sebagai obyek.

Ketiga adalah wisata buatan manusia (manmade). Portofolio wisata ini terdiri dari wisata meeting, incentive, convention and exhibition (MICE), wisata olahraga dan wisata kawasan terintegrasi.

Potensi wisata alam dan wisata budaya Indonesia tidak diragukan lagi. Indonesia mempunyai wilayah daratan yang sangat luas. Termasuk di antaranya area hutan hujan Tropis yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau.

Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan garis pantai yang sangat panjang –terpanjang nomor tiga di dunia. Dari sisi wisata budaya, Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku bangsa dengan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik yang berbeda.

Sementara, wisata buatan yang dimiliki Indonesia juga semakin diperhitungkan.

Di samping potensi produk wisata, ada sekurang-kurangnya tiga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri pariwisata halal Indonesia.

Pertama, kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mempermudah upaya memenuhi kriteria-kriteria khusus industri pariwisata halal.

Sebagai contoh, tidak sulit untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendukung berupa akomodasi dan sanitasi ramah muslim di kota-kota besar di Indonesia.

Begitu pula, tidak sulit untuk memastikan keberadaan fasilitas ibadah bagi wisatawan di kota-kota tersebut. Beberapa daerah bahkan mengklaim telah siap menjadi destinasi prioritas pariwisata halal.

Kedua, kemajuan teknologi mempermudah akses terhadap informasi wisata. Kemajuan teknologi lebih jauh juga mempermudah dan mempercepat perjalanan wisata dari satu negara ke negara lain.

Ketiga, meningkatnya permintaan pasar wisata halal sebagai akibat dari perubahan gaya hidup masyarakat di negara-negara. Terutama muslim generasi milenial dengan leisure lifestyle mereka.

Tantangan

Untuk meningkatkan peran dan posisi Indonesia di tengah industri pariwisata halal dunia, pemerintah dan para pemangku kepentingan lain perlu mengatasi tantangan-tantangan berikut.

Pertama, sebagian besar potensi wisata alam dan wisata budaya Indonesia belum ditata, dikelola dan dipasarkan dengan baik. Banyak obyek wisata yang dibiarkan tampil seadanya, cenderung kotor dan tak terawat.

Begitu pula, banyak biro perjalanan wisata yang lebih menitikberatkan paket perjalanan outbond bagi wisatawan Indonesia yang ingin ke luar negeri daripada paket perjalanan inbound bagi wisatawan mancanegara.

Kedua, masih terbatasnya dukungan infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi menuju obyek-obyek wisata. Masih banyak obyek-obyek wisata potensial yang sangat sulit dijangkau, baik melalui transportasi udara, laut maupun darat.

Begitu pula, masih banyak obyek-obyek wisata terpencil yang belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai.

Ketiga, masih belum adanya regulasi yang mengatur industri pariwisata halal secara komprehensif. Standar pariwisata halal Indonesia hanya didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Meskipun penting, fatwa tersebut dinilai tidak cukup karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keempat, masih rendahnya pemahaman para pelaku industri pariwisata mengenai pariwisata halal. Banyak pengelola obyek wisata dan pengelola fasilitas pendukung seperti hotel, restoran dan biro perjalanan wisata yang tidak memahami esensi dari pariwisata halal.

Lebih dari itu, secara umum, kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam industri pariwisata masih perlu ditingkatkan. Banyaknya daerah wisata di Indonesia belum diimbangi dengan kesiapan masyarakat dan sumberdaya aparatur daerah wisata.

Kunci Sukses

Di luar peluang dan tantangan di atas, sebenarnya ada satu hal yang akan menjadi kunci sukses pengembangan industri pariwisata halal Indonesia. Yaitu, keseriusan dalam mengembangkan industri pariwisata halal di Indonesia.

Harus diakui, sampai saat ini masih ada sebagian kalangan yang memandang pariwisata halal sebagai pasar minor yang tak perlu mendapat perhatian serius. Beberapa pihak bahkan memandang isu pariwisata halal sebagai beban yang dapat mengganggu pengembangan industri pariwisata. Pandangan yang demikian harus segera diubah.