Selasa, 17 September 2019
18 Muḥarram 1441 H
Home / Ekbis / Produk Non-halal Tak Akan Dilabeli Haram
Produk halal dengan sertifikat MUI. Foto| Dok. Sharianews.com
Pada produk non-halal akan dicantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.

Sharianews.com, Jakarta ~  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak memberikan label haram pada produk-produk yang non-halal.

Kepala BPJPH Prof Sukoso mengatakan, pada produk non-halal akan dicantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya sehingga masyarakat akan mengetahuinya.

"Prinsip dasar kami letakkan makna toleransi. Pada label tidak ada kata haram, itu tidak boleh.  Nanti komposisinya ditulis dalam bentuk yang berbeda jika ada kandungan haram," ujarnya ketika berbincang dengan sharianews, Jakarta, Selasa (29/1).

Pernyataan Sukoso sekaligus mengakhiri perdebatan tentang wacana label haram pada produk-produk yang tidak bersertifikat halal.

Menurut Sukoso, perbedaan agama dan keyakinan sekaligus perbedaan mana yang boleh dikonsumsi harus dihormati. Selain itu, UU Jaminan Produk Halal (JPH) juga tidak memberikan jaminan produk haram.

"UU ini tentang jaminan produk halal bukan produk haram. Karena itu sertifikatnya sertifikat halal,” ujar dia.

Logo halal yang diberikan setelah UU JPH diberlakukan akan berubah. Logo tersebut bukan lagi seperti LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun menjadi label halal Indonesia.

"Itu pesan UU. Kita siapkan semua perangkatnya, maka kita secepatnya akan mendeklarasika pesan tersebut," ujar Sukoso yang juga Kepala Halal Center Univeristas Brawijaya, Malang.

Pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, maka akan dilihat masa berlakunya.

"Kita register lagi. kita recognise sampai periodenya habis. Kalau yang baru tentu ikut dalam sistem kami. Kalau yang sedang proses itu tergantung mereka mau ditarik atau ikut sistem di kita," jelas Sukoso.

UU JPH, menurut Sukoso sebenarnya bisa mengikat masyarakat non muslim, namun dalam pengertian proporsional.

Karena setiap produsen non-muslim juga harus memproduksi barang halal agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Namun, mereka tetap diperbolehkan mengeluarkan produk non-halal.

"Karena Pasal 26 begini bagi produk yang mengandung barang haram, tidak dibutuhkan sertifikasi,” ujar dia.

“Tetapi produsen harus menyampaikan kepada konsumen. Itu berhubungan sekali dengan UU Perlindungan konsumen. Di situ kita atur tulisannya bukan haram, tapi kandungannya misal ditulis dengan warna merah," tambah dia.

 

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo