Selasa, 21 Mei 2019
17 Ramadan 1440 H
Home / Artikel / Pricing Adil Ala KPR Syariah Tidak Adil?
FOTO | Dok. www.depokpos.com
Benarkah pricing ala KPR Syariah ini benar-benar tidak adil, atau hanya ketidakpahaman masalah fikih?

Sharianews.com. Ada sebagian pihak yang merasa bahwa Pricing alias penentuan harga pada transaksi KPR Syariah, tidak adil. Menurut mereka, ketidakadilan ini disebabkan oleh skema pengambilan keuntungannya yang bisa melebihi 100 persen.

Ada lagi yang berpendapat bahwa pricing yang dilakukan Bank Syariah pada skema KPR Syariah tersebut tidak sesuai Syariah karena mengacu pada tingkat suku bunga, 7 days repo, jibor, dan sejenisnya yang merupakan acuan penentuan suku bunga Kredit di Bank Konvensional.

Benarkah pricing ala KPR Syariah ini benar-benar tidak adil, atau hanya ketidakpahaman masalah fikih?

Ketika sudah menyebut istilah adil atau tidak adil terkait transaksi di Bank Syariah, maka ini menjadi persoalan serius yang melibatkan Syariah Islam. Sikap adil, selain merupakan bahasan Syariat juga bisa masuk ranah akhlak.

Sebelum membahas adil tidaknya pricing KPR Syariah, mari kita sepakati dulu definisi adil. Pemahaman akurat terhadap definisi bisa menyebabkan kita akurat dalam menentukan sesuatu pada tempatnya.

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibnu Miskawaih menyebut adil dengan memberikan sesuatu kepada yang berhak. Al Ghazali bilang bahwa adil adalah seimbang antara sesuatu yang lebih dan kurang. Adil itu objektif, tidak memihak.

Adil biasanya dilawankan dengan istilah zhalim. Jika adil didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka zhalim itu berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Difinisi adil dalam pricing

Mari kita definisikan adil dalam pricing. Adil dalam pricing adalah adil dalam menentukan harga jual beli. Adil dalam pricing bisa dilawankan dengan zhalim dalam pricing.

Oleh karena bahasan pricing ini ada dalam bab muamalah, maka berlaku hukum muamalah. Hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu pun jika sesuatu yang kita hukumi ini sudah menjadi sebuah transaksi. Jika belum transaksi, maka tidak bisa dihukumi selain halal, kecuali merupakan zat haram.

Berarti untuk menilai sebuah langkah pricing itu adil atau tidak, cukup dengan memastikan, adakah dalil larangan dalam pricing? Atau, adakah aturan syariat Islam yang secara khusus membahas mekanisme pricing?

Jika tidak bisa ditemukan larangan-larangan khusus atau umum di dalam cara menentukan harga jual beli, dan jika tidak ada aturan khusus dalam Syariah Islam terkait pricing, berarti adil dalam pricing itu mudah saja, yakni atur saja suka-suka Anda si penjual.

Terang saja, pada praktiknya sehari-hari, penentuan pricing ini memang terserah si pedagang. Pedagang boleh menentukan harga jual dagangannya dengan cara memejamkan mata, pake feeling (perasaan), mengacu pada suku bunga, mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi, mengacu pada tingkat inflasi, mengacu pada 7 days repo, mengacu pada jibor atau mengacu pada apapun saja, terserah penjual. Itulah keadilan dalam menentukan harga jual beli.

Kalau ada pedagang kok ingin ambil untung cuma 1 persen, atau ambil untung sampai 1.000.000 persen, itu terserah si Pedagang. Itulah keadilan dalam menentukan harga. Andaikan penentuan harga itu menyebabkan pembeli keberatan karena harganya jadi mahal, ya itu sunnatullah dalam bisnis, pembeli tidak usah membeli produk yang ditawarkan. Sesederhana itu.

Andaikan ada konsumen merasa bahwa pricing di Bank Syariah lebih mahal dibandingkan dengan pricing di Bank Konvensional, mari cermati dulu bahwa di Bank Konvensional tidak ada kredit yang berakad jual beli, sehingga tidak mungkin ada pricing jual beli, sehingga tidak bisa disebut juga dengan istilah lebih murah atau lebih mahal.

Definisi mahal

Ingat bahwa definisi mahal atau murah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melibatkan skema haga jual beli. Jika tidak melibatkan skema jual beli, janganlah sebut lebih murah atau lebih mahal. Itu jika ikut kaidah KBBI.

Kalau mau menganalogikan keduanya, misalnya transaksi di Bank Syariah mengeluarkan angsuran Rp 3 juta, sementara untuk memiliki rumah yang sama dengan jangka waktu yang sama, ternyata angsuran cuma Rp2 juta, itu ibarat nikah butuh Rp 3 juta, zina mengeluarkan uang Rp 2 juta. Terserah saja pilih transaksi yang mana.

Ada sebagian pihak yang ingin membuatkan tolok ukur sendiri terkait pricing ini karena tidak mau ikut ceiling price yang mengacu pada 7 days repo atau jibor atau suku bunga atau sejenisnya, itu silahkan saja.

Namun, tidak akan akurat jika menggunakan jargon adil atau tidak adil dalam rangka mencari pembenaran atas sistem perhitungan pricing yang baru. Bilang aja sebagai alternatif model pricing. Semua model pricing, pasti adil.

Ingat bahwa adil dalam pricing adalah ketika harga jual diatur suka-suka aja oleh si penjual. Apalagi, pricing itu sendiri bukanlah transaksi, belum merupakan transaksi, sehingga tidak bisa dihukumi selain halal.

Demikian uraian tentang adil dalam pricing. Silahkan atur aja. Suka-suka penjual. Pembeli mau sepakat atau tidak sepakat dengan skema pricingnya, tidak akan mengubah status pricing yang dibuat menjadi tidak adil. Wallahu a'lam.(*)

 

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin