Kamis, 27 Juni 2019
24 Shawwal 1440 H
Home / Forum Milenial / Perlukah Labelisasi Syariah pada Bank Syariah?
Muhammad Al Faridho Awwal (Dok/Foto Sharianews)
Berdasarkan hasil survei literasi 2016 yang dilakukan OJK, indeks literasi keuangan syariah baru 8,11 persen.

Sharianews.com, Bank Syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Selain itu, dalam UU Bank Syariah tersebut juga mengamanahkan Bank Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Di Indonesia sendiri setidaknya Bank Syariah dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah dan/atau unit Syariah.

BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hingga April 2018, setidaknya terdapat 34 Bank Syariah dengan 13 Bank umum Syariah (BUS) dan 21 unit usaha Syariah (UUS) serta 167 BPRS. Dari jumlah 34 Bank Syariah, hanya satu BUS yang berada di kelompok Buku III atau memiliki modal inti di atas Rp 5 triliun. Sedangkan sisanya sebanyak sembilan BUS berada di Buku II atau modal inti antara Rp 1-5 triliun dan tiga BUS di Buku I atau memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun.

Direktur Bank Syariah OJK, Dhani Gunawan Idhat dilansir dari detikfinance mengungkapkan setidaknya ada tujuh persoalan yang mengakibatkan Bank Syariah sulit untuk berkembang. Persoalan pertama yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan Bank Syariah di Indonesia yaitu, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan Bank Syariah tersebut.

‎Kedua, adalah persoalan terkait masih banyak Bank Syariah yang belum memiliki modal memadai. Persoalan ketiga, adalah struktur pendanaan Bank Syariah yang masih mengandalkan pembiayaan dari dana mahal. Keempat, produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Fitur Bank Syariah belum selengkap produk Bank konvensional.

Persoalan Kelima, adalah jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta teknologi informasi kurang mendukung pengembangan produk serta layanan. Kemudian yang keenam, yaitu pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah ke Bank Syariah. ‎Sedangkan ketujuh, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal.

Fakta membuktikan dengan tidak kurang dari 200 juta jiwa, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia namun sangat disayangkan kesadaran masyarakat masih sangat rendah dalam menggunakan Bank Syariah sebagai instrumen keuangannya.

Berdasarkan hasil survei literasi 2016 yang dilakukan OJK, indeks literasi keuangan syariah baru 8,11 persen. Artinya, setiap 100 orang baru delapan orang yang memahami sektor jasa keuangan syariah. Sedangkan tingkat inklusi atau masyarakat yang menggunakan keuangan syariah untuk pendanaan baru 11,06 persen. Artinya dari 100 masyarakat Indonesia hanya 11 orang yang menggunakan transaksi keuangan di sektor keuangan syariah.

Menurut penulis penggunaan kata Syariah yang dalam hal ini mengikuti kata Bank pada negara mayoritas muslim sangatlah tidak masuk akal. Ketika kita berada di negara yang mayoritas muslim, maka sudah sepantasnya segala sesuatu yang berhubungan dengan apapun sesuai dengan ajaran dan mendukung aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis.

Seharusnya malah sebaliknya, ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran dan tidak mendukung aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis pada negara mayoritas muslim hal itulah yang patut diberikan labelisasi. Secara tidak langsung, hal ini juga dapat menyebabkan Islamofobia di kalangan masyarakat Muslim.

Indonesia boleh berbangga dinobatkan dengan masyarakat muslim terbesar di dunia, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita juga masyarakat Muslim dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda ditambah lagi belum semua masyarakat muslim di Indonesia memeluk Islam secara Kaffah. Ketika disodorkan sesuatu yang terlalu “berbau” agama tertentu, sebagian akan berpikir kenapa harus segala sesuatunya dibeda-bedakan berdasarkan agama? Bukankah kita Bhineka Tunggal Ika?.

Hal ini salah satu hal yang menurut saya mengakibatkan masyarakat Muslim sendiri menjauhi produk dari Bank Syariah. Istilah-istilah di Bank Syariah sendiri juga sangat sulit untuk diterima masyarakat Indonesia yang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasionalnya. Kenapa ada produk dengan nama mudharabah, murabahah, musyarakah dan sebagainya. Kenapa tidak menggunakan nama produk yang lebih mudah dipahami orang, kerjasama berbasis bagi hasil misalnya?.

Kita tidak memerlukan label syariah dan istilah-istilah syariah yang mengikutinya, tetapi yang kita perlukan adalah esensi dari produk-produk syariah yang ditawarkan digunakan masyarakat secara menyeluruh. Bukankan ajaran Agama Islam bermanfaat bagi seluruh umat manusia, tidak untuk golongan umat Islam saja?.

*Penulis adalah anggota KSEI ForSEBI Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

Oleh: Muhammad Al Faridho Awwal