Rabu, 20 Januari 2021
07 Jumada al-akhirah 1442 H
Home / Ekbis / Percepat Sertifikasi Halal Puluhan Juta UMK, Bertambahnya LPH Sangat Dibutuhkan
Semakin banyak LPH, auditor halal, penyelia halal dan semua yang dibutuhkan akan semakin baik

Sharianews.com, Jakarta - Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di negeri ini yang mencapai puluhan juta, dimana sebagian besarnya membutuhkan pendampingan untuk melaksanakan sertfikasi halal. Maka dari itu, bertambahnya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sangat dibutuhkan.

"Sudah tentu semakin banyak LPH, auditor halal, penyelia halal dan semua yang dibutuhkan akan semakin baik dan mendukung percepatan sertifikasi halal kita," ujar Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Sukoso, belum lama ini.

Jumlah LPH, lanjut Sukoso, akan berpengaruh terhadapat penguatan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Sepanjang 2020, BPJPH Kemenag telah menerbitkan SK Akreditasi dua LPH.

Sukoso menerangkan LPH merupakan bagian tak terpisahkan dari proses sertifikasi halal yang diamanatkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). "LPH memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan JPH di Indonesia, yang tak bisa dipisahkan dari pelaksanaan sertifikasi halal," katanya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU JPH, LPH adalah lembaga yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia sejak 17 Oktober 2019, menuntut ketersediaan sejumlah hal yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ketersediaan LPH dengan auditor halalnya dan labolatoriumnya yang terstandarisasi.

Sukoso menyambut baik terbentuknya dua LPH baru di akhir tahun 2020. Mereka adalah LPH yang didirikan oleh PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. Terbentuknya kedua LPH itu ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala BPJPH tentang Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi LPH. Surat keterangan itu diberikan kepada LPH PT Sucofindo pada10 November 2020, dan kepada LPH PT Surveyor Indonesia pada 28 Desember 2020.

Dalam melaksanakan akreditasi LPH ini, BPJPH bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Penetapan kehalalan produk, bukan kewenangan BPJPH atau LPH, tapi tetap menjadi kewenangan MUI,” pungkas Sukoso.

Rep. Aldiansyah Nurrahman

Tags: