Senin, 1 Juni 2020
10 Shawwal 1441 H
Home / Tren Bisnis / Peraturan Kawasan Industri Halal Ditargetkan Rampung Maret 2019
FOTO I Dok. Kliklegal.com
Berdasarkan perhitungan Kemenperin, permintaan produk makanan halal dunia akan mengalami pertumbuhan sebesar 6,9 persen dalam enam tahun ke depan, yaitu dari USD 1,1 triliun pada 2013 menjadi USD 1,6 triliun tahun 2018.

Sharianews.com, Jakarta ~ Rencana pembuatan peraturan terkait kawasan industri halal yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian , ditargetkan rampung Maret 2019 mendatang. Kawasan  tersebut, nantinya akan difungsikan sebagai fasilitas bagi para wirausaha untuk menjalankan usaha halalnya seiring dengan besarnya permintaan produk halal di masyarakat. Sebagai langkah awal, Kemenperin menjadikan pulau Jawa sebagai percontohan bagi  zona industri halal.

Berdasarkan perhitungan Kemenperin, permintaan produk makanan halal dunia akan mengalami pertumbuhan sebesar 6,9 persen dalam enam tahun ke depan, yaitu dari USD 1,1 triliun pada 2013 menjadi USD 1,6 triliun tahun 2018.

"Industri halal pun tidak hanya mencakup produk makanan, tetapi juga produk dan jasa yang lebih luas termasuk Islamic Tourism, Halal Cosmetics & Personal Care, Islamic Finance, Halal ingredients, dan Halal Pharmaceutical," ujar Sekjen Kemenperin, Syarif Hidayat.

Gati Wibawaningih, Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM), menilai alasan dibentuknya kawasan industri halal saat ini, dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang harus repot untuk mengurusi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sehingga peran yang dilakukan pengelola kawasan industri halal tersebut adalah menanggung dan mengurusi segala proses sertifikasi halal. Dalam prosesnya, pengelola akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia, sehingga ketika barang produksi sudah keluar, tidak perlu lagi para pengusaha mengurus ke pihak MUI sendiri.

Untuk mempermudah proses tersebut, Gati mengatakan saat ini tengah mengupayakan pembuatan peraturan agar memiliki standar dan peraturan yang sama. Dan peraturannya sendiri ditargetkan akan selesai pada Maret 2019.

Lebih lanjut, ia menyebutkan untuk pengisi kawasan tersebut, pemerintah tengah berupaya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membawa produk khas dari setiap daerah, guna mendorong pelaku IKM. Meskipun begitu, nantinya kawasan ini akan terbuka untuk seluruh industri, baik kecil maupun besar. (*)

Reporter: Fathia Editor: Achi Hartoyo