Selasa, 21 Mei 2019
17 Ramadan 1440 H
Home / Keuangan / Peraturan Ini yang Dinilai Menghambat Bank Syariah dalam Mengelola Wakaf
"Artinya akan ada satu petugas resmi semacam di KUA (Kantor Urusan Agama), di mana mewajibkan orang berwakaf itu harus hadir, "jelas Bambang

Sharianews.com, Jakarta ~ Peraturan mengenai wakaf yang ada saat ini, dinilai bisa menghambat laju perbankan syariah dalam mengelola wakaf. Akibatnya, perbankan syariah tidak bisa berperan secara ekpansif. Demikian seperti yang diungkapkan General Manager Funding BNI Syariah, Bambang Sutrisno.

Bambang mengungkapkan adanya kendala di perbankan syariah, khususnya BNI Syariah terkait pengelolaan wakaf. Pertama, Undang-Undang No. Tahun 2007,  Pasal 17 ayat 1 berbunyi ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan PPA atau petugas dengan disaksikan dua orang saksi.

"Artinya akan ada satu petugas resmi semacam di KUA (Kantor Urusan Agama), di mana mewajibkan orang berwakaf itu harus hadir, "jelas Bambang, saat acara ICE Lights 2019 yang diselenggarakan Perbanas Institute, di Jakarta, Selasa (12/3).

Menurutnya, hal tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Intensitas masyarakat dalam melakukan transaksi secara langsung dengan bertatap muka, sudah jarang dilakukan.

Misalnya, saat orang memesan makanan,saat ini orang tidak harus bertemu langsung dengan penjualnya, bisa dilakukan melalui aplikasi.

Hal tersebut, seharusnya juga bisa diaplikasikan untuk menuaikan wakaf. Terutama bagi generasi milenial.

BNI Syariah sendiri, sudah membuat suatu aplikasi wakaf, tetapi terkendala dengan peraturan.

"Buat ekspansi, kami tidak terlalu berani ekspansif, satu permasalahannya karena harus hadir. Apa gunanya aplikasi jika orang harus hadir," ungkap Bambang dalam acara bertajuk Mengoptimalkan Potensi Wakaf untuk Membangun Kesejahteraan dan Ekonomi Umat.

Berikutnya dalam PP No. 42 Tahun 2006 menyatakan pasal 22 ayat 3a, bahwa wakif yang akan mewakafkan uangnya, diwajibkan untuk hadir di Lembaga Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) guna menyatakan kehendak wakaf uangnya kepada nazir. Aturan tersebut, dijelaskan Bambang yang menjadi penghambat.

Bambang juga menyampaikan, memang Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah membuat aturan yang memungkinkan bahwa wakaf uang itu bisa dilakukan bisa melalui perbankan.

Aturan tersebut tertera pada PP BWI No. 01 tahun 2009 pasal 6 ayat 1, bahwa setoran wakaf uang tidak langsung dari wakif ditujukan kepada nazir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.

Namun, bila peraturan-peraturan tersebut diurutkan, kedudukan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Kedudukan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

"Ini yang jadi hambatan kenapa kami tidak bisa berperan lebih aktif," pungkas Bambang. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo