Rabu, 20 November 2019
23 Rabi‘ al-awwal 1441 H
Home / Zakat insight / Peran Baznas dalam Pembangunan Wilayah Tertinggal
FOTO l Dok. Pribadi
Penyaluran zakat melalui lembaga resmi, khususnya Baznas sejatinya bisa diintegrasikan dengan program pemberdayaan desa tertinggal, yang notabene menjadi penyumbang jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia.

Oleh : Khairunnajah l Peneliti Junior Puskas Baznas

Zakat merupakan salah satu instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki potensi luar biasa besar sehingga dapat dioptimalkan untuk pembangunan sebuah bangsa (Qardawi; 2011). Zakat juga diproyeksikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dan mendorong masyarakat miskin untuk lebih sejahtera.

Jika dilihat pada konteks Indonesia, kemiskinan memang masih menjadi problem besar yang perlu dientaskan, baik dilihat dari aspek miskin ekonomi, miskin pendidikan, miskin sosial, dan berbagai kategori kemiskinan lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Semester 1 tahun 2018, penduduk miskin per Maret 2018 masih sangat tinggi yaitu mencapai 25,94 juta orang atau 9,57 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sehingga menjadi menarik untuk melihat bagaimana zakat menjawab tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Tingkat kemiskinan menurut pulau di Indonesia sampai September 2017 masih terpusat di Indonesia bagian Timur, yakni Maluku dan Papua dengan persentase 21,23 persen (BPS, 2018). Tidak banyak perubahan yang signifikan mengenai tingkat kemiskinan menurut pulau di wilayah lainnya, di mana Sumatera dengan persentase sebesar 10,44 persen, Jawa sebesar 9,38 persen, Sulawesi sebesar 10,93 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 14,17 persen, dan Kalimantan sebesar 6,18 persen.

Persentase penduduk miskin di pedesaan selalu lebih tinggi dibanding perkotaan jika dilihat dari kategori kota dan desa. Hal ini membuat fokus lembaga pembangunan baik pemerintah maupun non-pemerintah perlu memberikan perhatian khusus ke pedesaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memperhatikan karakteristik penduduk miskin di pedesaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, pemerintah telah menetapkan sebanyak 122 daerah tertinggal yang tersebar di seluruh Indonesia. Penetapan daerah ini disusun berdasarkan kriteria, indikator, dan sub-indikator ketertinggalan daerah.

Pengentasan 5000 desa

Sejalan dengan adanya Perpres ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan untuk pengentasan 5000 desa tertinggal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis BPS mencatat bahwa jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018, sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018.

Jika dilihat dari angka penurunan jumlah desa tertinggal dalam kurun waktu 2014-2018, maka target Kemen PDT sudah melampau target, tetapi jumlah desa tertinggal masih berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 13.232 desa atau sebesar 16.07 persen dari total seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Pada area ini zakat, khususnya Baznas melalui program pemberdayaan dapat berintegrasi dengan pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan wilayah tertinggal.

Salah satu contoh program pemberdayaan yang dimiliki oleh Baznas adalah Zakat Community Development yaitu program yang diinisiasi oleh Baznas dalam memberdayakan masyarakat dengan menyasar komunitas mustahik yang hidup di desa-desa yang tertinggal kesejahteraannya, maupun sarana dan prasarananya.

Program ini memberikan bantuan zakat dengan basis produktif yang disertai dengan pendampingan kepada komunitas mustahik dengan harapan komunitas ini dapat bekerjasama dalam memanfaatkan dana yang dikelola dalam menjalankan usaha dan aktivitas ekonomi, seperti bertani, berkebun, berdagang, dan lain-lain. Sehingga, diharapkan kesejahteraan komunitas mustahik tersebut akan meningkat di semua sisi baik material, spiritual, pendidikan dan juga kesehatan.

Dalam menjalankan implementasi program tersebut diperlukan penilaian awal untuk menentukan kelayakan suatu desa dan komunitas apakah tepat untuk diberikan bantuan program pemberdayaan dengan menggunakan dana zakat.

Penilaian awal ini sangat penting agar Baznas dapat mengetahui jumlah dan komunitas mustahik yang ada pada suatu desa, inventaris kebutuhan, potensi yang dimiliki oleh suatu desa hingga pada kebutuhan sarana dan prasarana.

Dengan mengetahui hal ini diharapkan pogram pemberdayaan yang dirancang oleh Baznas dapat sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan komunitas penerima program agar bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh komunitas tersebut.

Lima dimensi indeks IPD

Saat ini pemerintah memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang berupa indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Ada lima dimensi yang menjadi tolok ukur dari IPD ini yakni ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tolok ukur ini diperoleh tiga kategori yakni Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Mandiri.

Untuk menyesuaikan dengan visi dan misinya, maka Baznas merasa perlu untuk memiliki alat ukur tersendiri dalam menentukan indeks yang tepat untuk digunakan dalam menjalankan program pemberdayaan.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang erat kaitannya dengan unsur-unsur Islami, maka penting bagi Baznas agar aspek keagamaan terwakilkan dalam indeks desa disamping aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan yang telah ada pada indeks-indeks desa yang dibuat oleh beberapa lembaga pemerintah sebelumnya.

Sejalan dengan hal ini, Baznas membuat indeks untuk mengukur desa yang sesuai dengan kebutuhan yang tidak terdapat di dalam indeks desa yang telah dibuat oleh beberapa lembaga pemerintah yaitu Indeks Desa Zakat.

Sehingga pada tahun 2017 dikeluarkanlah Indeks Desa Zakat (IDZ) di mana secara umum komponen IDZ dibentuk oleh 5 (lima) dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah sesuai dengan bidang penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas.

Dengan adanya indeks ini diharapkan Baznas dapat mendapatkan ketepatan data yang sesuai dengan visi misi baik lembaga pemerintah dan Baznas itu sendiri agar dapat menentukan kelayakan suatu desa zakat dan penyaluran program pemberdayaan yang tepat bagi komunitas mustahik di desa tersebut. (*)


Refrensi:
Badan Pusat Statistik (2018)
Indeks Desa Zakat: Pusat Kajian Strategis - Baznas (2017)
Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (2015)
Indeks Pembangunan Desa: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. (2014)

 

Oleh: Khoirunnadjah