Rabu, 21 Agustus 2019
20 Thu al-Hijjah 1440 H
Home / Opini / Pentingnya Manajemen Risiko pada Fintech Syariah
FOTO I Dok. dictio.id
Ada harapan bahwa Fintech Peer to peer lending (P2P) dapat membawa pengembangan produk dan jasa keuangan yang inovatif serta meningkatkan potensi efisiensi operasi dalam industri jasa keuangan.

Sharianews.com, Setelah krisis keuangan tahun 2008, Pusat keuangan global (GFCs) dan lembaga keuangan telah melihat peluang pengembangan bisnis baru untuk mempertahankan industri keuangan, seperti peningkatan langkah-langkah regulasi dan efisiensi dalam penggunaan biaya. Ada harapan bahwa Fintech Peer to peer lending (P2P) dapat membawa pengembangan produk dan jasa keuangan yang inovatif serta meningkatkan potensi efisiensi operasi dalam industri jasa keuangan.

Fintech membawa berbagai manfaat dalam industri keuangan global yang memberikan fleksibilitas, transparansi, efisiensi dan kesederhanaan. Namun, di sisi lain, rentan adanya perilaku penipuan dan moral hazard yang dilakukan oleh manusia. Manajemen risiko telah dianggap sebagai alat profesional untuk menangani secara efektif terhadap krisis keuangan, maka perlu adanya mekanisme manajemen risiko, kontrol internal dan persyaratan kepatuhan yang diberlakukan oleh regulator agar terciptanya sistem keamanan dan menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan lebih transparan.

Berdasarkan laporan Islamic Fintech Report 2018 mengidentifikasi terdapat 90 Fintech Syariah global yang memberikan solusi layanan keuangan, di mana 65 Fintech menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi P2P yang memberikan solusi bisnis keuangan, dan 14 fintech lainnya memberikan layanan simpanan dan transfer via blockchain Technology.

Fintech Syariah menjanjikan kekuatan yang mempercepat industri keuangan syariah, yang menjadi ujung tombak inovasi yang diperlukan industri keuangan. State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019 memperkirakan Industri keuangan syariah telah mencapai $2,4 triliun pada tahun 2017 dan diproyeksikan akan tumbuh 7,7 persen CAGR mencapai $3,8 triliun pada tahun 2023.

Keuangan P2P menjadi fokus penting dalam pengembangan Fintech Syariah. Keuangan P2P juga memainkan peranan penting yang menjanjikan pengembangan sosial dalam keuangan syariah yang menghubungkan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dengan sistem keuangan dan membawa manfaat ekonomi bagi yang membutuhkan pembiayaan usaha. Fintech Syariah P2P meningkatkan peran substansial untuk pengembangan investasi pemerintah, modal ventura, dan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan pembiayaan dan platform global yang mapan agar dapat memberikan dampak global.

Manajemen risiko sangat penting diterapkan dalam tata kelola industri keuangan Fintech Syariah P2P, sebab hal ini berfungsi dalam meningkatkan espektasi pemangku kepentingan seiring perkembangan zaman, memastikan pencapaian tujuan perusahaan, kebutuhan menghilangkan bias dalam bisnis dan membantu pengambilan keputusan, meningkatkan sistem regulasi yang semakin luas dan mendalam, serta analisis lanjutan dan teknologi yang berkembang pesat.

Selain itu, dalam tata kelolanya industri keuangan fintech harus memperhatikan prinsip sistem manajemen keamanan informasi. Pada prinsipnya core business dari penyelenggaraan fintech adalah penggunaan teknologi yang terkait dengan perolehan atas informasi pengguna sehingga fintech harus selalu menjaga prinsip CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) atas informasi tersebut yang diatur dalam ISO 27001 tentang standar internasional keamanan informasi.

Prinsip confidentiality, menjaga kerahasiaan informasi dan data pengguna agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Kemudian integrity menjamin pengguna agar terjamin kebutuhannya dan tidak dapat diubah tanpa izin pihak berwenang. Dan prinsip availability menjamin agar terjaganya ketersediaan informasi ketika dibutuhkan.

Pada awal tahun 2018, Organisasi standar internasional ISO menerbitkan ISO 31000: 2018 merupakan best practice untuk manajemen risiko dengan 3 bagian utama, yaitu risk management framework, risk management principles (8 principles), dan risk management process. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik manajemen risiko.

Kerangka kerja berperan dalam pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Sedangkan proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Pada perusahaan Fintech syariah manajemen risiko berkaitan pula dengan shariah compliance dimana setiap pelaksanaan kegiatan usahanya harus berdasarkan hukum syariat yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Sehingga dalam pelaksanaan usahanya harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar dapat mengawasi seluruh bentuk usaha perusahaan Fintech tersebut. Dalam pelaksanaannya Fintech syariah mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab secara etis, dan menghadirkan peluang untuk memimpin dan mempengaruhi semua bentuk keuangan secara global.

Perusahaan Fintech merupakan industri baru yang masih belum dapat diidentifikasi berbagai risiko yang akan ditimbulkan, namun setidaknya terdapat tiga segmentasi yang dapat dikelola agar dapat membuat tata kelola baik pada sisi Manajemen risiko, teknologi informasi dan tata kelola data. Pada Risk-based thinking sangat penting untuk menerapkan Quality Management System (QMS) secara efektif sebagaimana diatur dalam ISO 9001: 2015.

Fintech juga merupakan industri jasa keuangan yang sangat bergantung pada teknologi informasi sehingga harus adanya pengaturan dalam business continuity Management System yang diatur dalam ISO 22301 yang membantu perusahaan mengembangkan rencana kesinambungan bisnis yang akan membuat bisnis terus berjalan meskipun setelah terjadinya gangguan. Serta keamanan informasi yang berkaitan dengan cybersecurity, sangat terkait dengan teknologi informasi dan merupakan sepenuhnya bagian dari manajemen risiko.

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis perusahaan. Maka setidaknya perusahaan Fintech syariah P2P memiliki 4 divisi yang terdiri dari divisi produk & IT, divisi operation (Finance & admin), divisi business developing & marketing, serta divisi Legal, Audit, & Shariah Compliance. Sehingga Top management dan masing-masing divisi dapat mengelola risiko yang ditimbulkan dalam setiap proses bisnisnya.

Budaya risiko harus dipraktikkan dalam perusahaan di mana risiko dibahas dan dipertimbangkan sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan dalam perusahaan sadar adanya risiko, dan mengambil keputusan tertentu dengan mempertimbangkan aspek risikonya sehingga dapat berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

 

oleh: Ika Yulita