Kamis, 18 Juli 2019
16 Thu al-Qa‘dah 1440 H
Home / Keuangan / Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, di Bawah Kemenkop atau OJK?
FOTO I Dok. goukm
“Jadi badan hukumnya koperasi, tapi izin usahanya pakai OJK. Nah apa plus minusnya, ya tidak ada. Cuma bedanya, satu di bawah Kemenkop UKM, satunya lagi di bawah OJK,” ujar Agus.

Sharianews.com, Jakarta ~ Keuangan mikro di Indonesia statusnya bisa di bawah naungan dua lembaga, yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (Kemenkop UKM) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menangapi adanya dua lembaga yang bisa menaungi tersebut, Direktur Eksekutif Induk BTM Agus Yuliawan mengatakan, hal tersebut merupakan sebuah pilihan. Dengan adanya dua lembaga ini sudah tepat, ke depan dengan sistem yang seperti ini sudah baik.

Agus menjelaskan dalam konteks lembaga keuangan mikro ada regulasi Undang-Undang (UU) no.25 tahun 1991, di dalamnya disebutkan tentang praktik koperasi.

“Tentang praktik koperasi syariah, itu dituangkan dalam peraturan Menteri Koperasi, bernama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atat KSPPS. Jadi bagi lembaga keuangan mikro yang ingin berbadan hukum koperasi dan berjenis KSPPS, itu menginduknya di bawah otoritas Kemenkop UKM,” tutur Agus, kepada Sharianews.com, Jumat (15/3).

Namun, selain UU Koperasi ada satu lagi yaitu UU No.1 Tahun 2013, yakni UU tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dengan UU tersebut, lembaga keuangan mikro diberikan kebebasan, jika koperasi ingin di bawah OJK, maka namanya Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

“Jadi badan hukumnya koperasi, tapi izin usahanya pakai OJK. Nah apa plus minusnya, ya tidak ada. Cuma bedanya, satu di bawah Kemenkop UKM, satunya lagi di bawah OJK,” ujar Agus.

Ketentuan ini merupakan pilihan masing-masing. Di antara Kemenkop dan OJK yang membedakan hanyalah dari sisi pengawasannya.

Dari segi perlakukan, bila lembaga keuangan mikro di bawah naungan OJK, maka diwajibkan untuk membuat laporan setiap tiga bulan sekali. Bila terjadi kasus seperti kredit bermasalah, maka lembaga keuangan mikro akan ditangani OJK.

“Semuanya diawasi secara ketat oleh OJK. Pengawasan ketat lebih bagus, sehingga lembaga keuangan kita lebih bisa dipercaya oleh masyarakat,” imbuh Agus.

Sementara pengawasan dari Kemenkop dan UKM  terletak pada Dinas Koperasi dan UKM, akan ada peran Dinas Koperasi dan UKM seperti pembinaan.

“Jadi tidak ada semacam dikotomi, cuma kita lihat suka atau tidak kepada yang mana, antara kita dibina oleh Kemenkop dan UKM atau dibina oleh OJK,” tutup Agus. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo