Selasa, 17 September 2019
18 Muḥarram 1441 H
Home / Ekbis / Pengamat: Roadmap Industri Halal Mesti Jadi Kebijakan Konkrit
Diharapkan peta jalan ekonomi syariah bisa direalisasikan menjadi kebijakan konkrit yang bisa diaplikasikan di lapangan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Islam.

Sharianews.com, Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sedang menyusun peta jalan (roadmap) ekonomi syariah demi mengembangkan industri halal di Indonesia yang direncanakan selesai akhir tahun.

Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah, Institut Pertanian Bogor (IPB), Irfan Syauqi Beik, mengharapkan penyusunan peta jalan ekonomi syariah tersebut bisa direalisasikan dengan baik. Sebab roadmap tersebut diharapkan nantinya betul-betul bisa menjadi kebijakan konkrit yang bisa diaplikasikan di lapangan bukan sekadar roadmap.

“Sudah tepat komitmen pemerintah untuk memperbaiki atau membuat kebijakan yang sifatnya konkrit. Terlebih Bappenas juga tengah melakukan rekrutmen terhadap konsultan ahli untuk penyusunan roadmap ini,”jelas Syauqi saat dihubungi sharianews.com, Kamis (20/09/2018).

Irfan Syauqi Beik, yang juga  Pengurus Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indoensia (DSN-MUI) ini mengatakan bahwa sudah tepat apa yang menjadi fokus pemerintah, yakni dengan menyasar indutri halal sebab di industri halal ini ada ada tiga kompenen penting yang juga harus perhatikan.

Pertama, potensi industri halal sangat besar. Di antara potensi industri halal tersebut ada dua hal yang sangat besar potensinya, yaitu industri pangan halal dan halal tourism. Karenanya, kedua hal ini harus segera kita optimalkan, supaya bisa memberikan manfaat secara ekonomi.

“Selanjutnya karena industri halal baik aspek pangan halal maupun industri halal tourism itu basisnya rupiah, sebenarnya kita bisa menjual atau bertransaksi dengan dolar. Artinya, ini diharapkan memiliki dampak untuk mengurangi defisit neraca perdagangan berjalan (current account) defisit itu bisa dikurangi,”kata Syauqi.

Kedua, karena berkaitan dengan makanan, minuman dan pariwisata, maka hal ini merupakan kesempatan strategis, karena bisa jadi sumber daya domestik yang dapat digunakan juga cukup besar, termasuk sumber daya manusia (SDM) nya. “Misalnya, SDM di pertanian besar sekali yang akan terserap,”sambungnya.

Karena itu, jika kedua sektor industri halal ini dikembangkan, maka ini bisa memberi dampak kepada terciptanya kesempatan kerja dan penguatan pada penyerapan angka pengangguran.

Ketiga, dari sisi pertumbuhan, industri pangan dan pariwisata halal setiap tahun secara global berdasarkan estimasi Global Islamic Economy Report 2017, memiliki tingkat pertumbuhan 12 sampai 15 persen.

Sebagai contoh, industri makanan halal saat ini ada di volume USD 1,5 triluin. Artinya jika angka pertumbuhannya 12 persen, minimal sudah sekitar USD 160 miliar nominal nilai ekonomi setiap tahunnya. Artinya lebih dari Rp 2 ribu triliun pertumbuhannya,

“Pertanyaanya, bisa tidak kita manfaatkan angka pertumbuhan yang 12 sampai 15 persen itu agar juga bisa dinikmati oleh Indonesia. Karena itu, kita jangan sampai kalah dengan negara lain,”tegas Syauqi.

Aspek pariwisata halal

Begitua juga pada aspek pariwisata halal. Saat ini Malaysia memiliki jumlah turis yang lebih banyak dari pada jumlah penduduknya sendiri. Turisnya mencapi 30 juta, enam jutanya atau 20 persennya merupakan turis pencari destinasi halal. Padahal penduduk Malaysia hanya berjumlah 25 juta.

Sementara di Indonesia, ujar Syauqi, jumlah wisatawannya hanya mencapai 12 sampai 13 juta, sementara yang mencari destinasi halal hanya sekitar ratusan ribu.

Karena itu menurutnya, pertanyaannya saat ini, bisa tidak dari enam juta turis pencari wisata halal Malaysia, separuhnya saja datang ke Indonesia. “Malaysia kan dekat, Kuala lumpur-Jakarta pesawat hanya satu jam 40 menit. Kuala Lumpur-Banda Aceh hanya 40 menit, misalnya,” tambahnya.

Karena itu menurutnya, perlu ada terobosan agar setidaknya setengah dari enam juta atau paling tidak sepertiga turis Malaysia juga bisa datang ke Indonsia.

“Kalau itu bisa kita lakukan, maka ini akan menaikan income untuk negara kita dan memperkuat dan membuka lapangan pekerjaan, serta ruang-ruang untuk kemudain kita mengembangkan industri penunjang pariwisata, seperti home industri untuk merchandise akan semakin terbuka,”katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, ini adalah peluang ekonomi yang harus dimanfaatkan. Karena itu, jika roadmap yang sekarang akan difokuskan kepada industri halal, sebenarnya itu sudah merupakan pilhan yang tepat.

“Industri halal harus jadi prioritas. Yang terpenting nanti roadmap ini tidak hanya berhenti di tatanan wacana, tetapi bisa menjadi kebijakan nyata,”katanya.

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Ahmad Kholil